Koper Haji Telat Lagi, DPR Emosi: Jangan Jadi Permainan, Ini Urusan Jemaah!

Jakarta, tvOnenews.com - Distribusi koper jemaah haji 2026 kembali menuai polemik. Keterlambatan yang terjadi memicu kemarahan DPR RI, yang menilai persoalan ini tidak boleh terus berulang setiap tahun dan berpotensi merugikan calon jemaah.

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochammad Irfan Yusuf, mengakui distribusi koper hingga pertengahan April belum sepenuhnya rampung. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (14/4/2026).

Distribusi Belum Tuntas, Target Selesai 17 April

Dalam paparannya, Irfan menyebut progres distribusi koper masih berbeda antara maskapai pengangkut jemaah.

Berikut capaian distribusi koper:

• Saudi Arabian Airlines: 74,1%

• Garuda Indonesia: 50,8%

Sementara itu, sisa koper ditargetkan sudah diterima jemaah paling lambat 17 April 2026.

“Kami menargetkan seluruh koper sudah berada di tangan jemaah paling lambat 17 April,” ujar Irfan.

Pemerintah Turunkan Tim, Kirim Surat Peringatan

Menanggapi keterlambatan ini, pemerintah mengaku telah mengambil langkah cepat. Kementerian Haji dan Umrah telah melayangkan surat peringatan kepada pihak terkait serta menurunkan tim asistensi untuk mempercepat distribusi.

Salah satu titik perhatian berada pada perusahaan penyedia koper di Bogor, yang disebut menjadi salah satu penyebab tersendatnya distribusi.

“Kami sudah kirim surat peringatan dan menurunkan tim untuk memantau langsung, termasuk mendatangi perusahaan penyedia di Bogor,” jelas Irfan.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses distribusi agar tidak mengganggu persiapan keberangkatan jemaah.

DPR Geram: Jangan Sampai Jadi Permainan

Namun, penjelasan pemerintah tidak sepenuhnya meredam kritik DPR. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, secara terbuka meluapkan kekesalannya.

Ia menilai persoalan koper haji selalu berulang setiap tahun, sehingga memunculkan dugaan adanya masalah sistemik dalam pengadaan.

“Terkait koper, jangan lagi jadi permainan. Ini urusan jemaah,” tegas Selly.

Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan logistik haji, yang menyangkut kepentingan jutaan masyarakat.

Usul Pengadaan Dialihkan ke Kementerian

Selly juga mengusulkan agar proses pengadaan koper tidak lagi melibatkan pihak maskapai, melainkan langsung ditangani oleh kementerian terkait.

Menurutnya, skema tersebut dinilai lebih sederhana dan memungkinkan distribusi lebih cepat hingga ke daerah.

“Kenapa tidak langsung ditangani kementerian saja? Supaya bisa langsung disalurkan ke daerah melalui kanwil hingga ke kabupaten/kota,” ujarnya.

Usulan ini menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem distribusi ke depan.

Seragam Petugas Juga Bermasalah

Tak hanya koper, DPR juga menyoroti persoalan lain dalam persiapan haji 2026, yakni distribusi seragam petugas yang disebut belum diterima oleh sebagian pihak.

Hal ini menambah daftar catatan terkait lemahnya koordinasi dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

“Saya dapat laporan seragam petugas banyak yang belum diterima. Ini bagaimana koordinasinya?” kata Selly.

Sorotan pada Tata Kelola Haji

Keterlambatan distribusi koper dan seragam kembali membuka sorotan terhadap tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia.

Masalah yang berulang setiap tahun dinilai menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh, terutama dalam aspek pengadaan dan distribusi logistik.

Di tengah waktu yang semakin mendekati masa keberangkatan, pemerintah dituntut bergerak cepat memastikan seluruh kebutuhan jemaah terpenuhi tanpa hambatan.

Kejelasan sistem, koordinasi yang kuat, serta pengawasan ketat menjadi kunci agar persoalan serupa tidak terus terulang di masa mendatang. (rpi/nsp)