Dosen UNJ Ubedilah Badrun Dipolisikan Buntut Pernyataan Prabowo-Gibran Beban Negara

Jakarta, tvOnenews.com - Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya dalam sebuah podcast yang menyebut Prabowo-Gibran adalah beban nyata bagi bangsa Indonesia.

Adapun laporan ini telah teregister dengan Nomor LP/B/2560/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto membenarkan soal adanya pelayangan laporan tersebut. Yang bersangkutan dilaporkan terkait dugaan ujaran kebencian.

“Ya benar , Polda Metro Jaya telah menerima laporan masyarakat, pada Senin 13 April 2026 terkait dugaan ujaran kebencian di media elektronik,” ucap Budi, kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).

Sementara itu, Budi belum menjelaskan secara lengkap mengenai kronologi pelaporan ini. Namun Budi menerangkan, pelapor berinisial RKS.

“Pelapor saudara Rks. Pelapor adalah warga negara Indonesia,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, pengamat politik sekaligus aktivis, Ubedillah Badrun menyebut jika Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah beban bangsa Indonesia. 

Hal itu diungkap Ubedillah dalam podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang diunggah pada Selasa (7/4/2026) lalu.

Awalnya, Ubedillah menyinggung soal acara Halal Bihalal para pengamat, dimana dirinya merupakan inisiator dari pertemuan para pengamat tersebut. 

Ia mengatakan dalam halal bihalal tersebut, para pengamat membicarakan isu publik secara rasional, saintifik, dan argumentatif. 

Salah satu yang disorot dalam pertemuan tersebut, terkait sikap pemerintah dalam menghadapi gejolak global saat ini. 

"Sehingga kemudian memunculkan pikiran-pikiran yang kritis. Misalnya bahwa pemerintah sebetulnya sudah pada situasi dimana pemerintah ini sudah tidak layak memimpin pemerintahan," katanya dikutip pada Minggu (12/4/2026).

"Kalau pada akhirnya kemudian Prabowo-Gibran tidak mampu mengatasi situasi sekarang, ya wajar dong, kalau kemudian para pengamat mengatakan bahwa ini sudah tidak layak menjadi pemimpin republik ini. Tidak lagi layak menjalankan pemerintahan," lanjutnya. 

Ia mengatakan pemikiran tersebut sangat bisa diperdebatkan secara intelektual, secara rasional, bahkan secara konstitusional. 

"Jadi narasi yang keluar dari sejumlah pengamat di forum itu, kami tidak menyalahkan itu, dan itu tanggung jawab sebagai seorang intelektual, salah satunya to speak the truth. Bagaimana kami mampu mengungkapkan (kebenaran) benar dalam pikiran kita," tuturnya.