Wamendagri: Penyusunan Anggaran Daerah Harus Selaras dengan RKPD

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengimbau seluruh jajaran Pemerintah daerah di Jawa Barat (Jabar) untuk terus memperkuat konsistensi dan sinkronisasi dalam penyusunan anggaran daerah. 

Ia menekankan bahwa setiap program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disusun berdasarkan perencanaan yang matang dan termuat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Tidak boleh ada lagi program di dalam APBD yang tiba-tiba muncul tanpa ada dasar perencanaannya di dokumen RKPD, begitu pula sebaliknya," pesan Wiyagus dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jabar Tahun 2027 yang diselenggarakan di Bale Gede, Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jabar, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, penyelarasan ini penting agar sistem perencanaan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah berjalan berkesinambungan dan berada dalam satu arah kebijakan. Oleh karena itu, dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga RKPD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus senantiasa mengacu pada arah pembangunan nasional.

Di sisi lain, Wiyagus juga memberikan apresiasi terhadap capaian ekonomi Jabar sepanjang 2025 yang tumbuh sebesar 5,32 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Bahkan, pada triwulan keempat, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut mencapai 5,85 persen.

Meski demikian, ia mengingatkan agar Pemda tidak cepat berpuas diri, mengingat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tergolong tinggi, yakni sebesar 6,77 persen. Hal ini menjadi catatan penting agar pertumbuhan ekonomi ke depan lebih inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

"Ini menjadi catatan penting agar laju ekonomi kita ke depan lebih inklusif dan optimal dalam menyerap tenaga kerja lokal," pesannya.

Dalam mendukung program prioritas nasional Asta Cita, Wiyagus juga mengapresiasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta operasional unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai jaminan keamanan pangan bagi penerima manfaat.

"Sertifikasi ini adalah syarat mutlak. Bukan sekadar administrasi, melainkan jaminan keamanan pangan bagi anak-anak kita," imbuhnya.