Legislator PDIP Kritisi Pemerintah Soal Krisis Penyuluh Pertanian

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP, Sonny T. Danaparamita memberikan peringatan keras kepada pemerintah terkait ancaman degradasi sektor pertanian akibat krisis tenaga penyuluh.

Menurutnya, pembiaran terhadap status mantan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tanpa kepastian hukum merupakan bentuk pengabaian nyata terhadap kedaulatan pangan nasional.

Sonny memaparkan bahwa berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2006 dan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani negara memiliki kewajiban mutlak untuk menyediakan minimal satu penyuluh di setiap desa pertanian. 

Namun, fakta di lapangan menunjukkan terjadinya defisit penyuluh hingga 53 persen dari kebutuhan ideal.

"Berdasarkan data 2025, satu orang penyuluh ASN kita saat ini dipaksa melayani rata-rata 21 kelompok tani dan 740 rumah tangga petani. Ini beban kerja yang tidak manusiawi dan sangat tidak ideal jika kita serius bicara target swasembada pangan dalam Inpres No. 3 Tahun 2025," ujar Sonny, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ia juga mendesak agar ego sektoral di antara kementerian dan lembaga segera dihilangkan demi menuntaskan krisis ini secara komprehensif.

Di sisi lain, Sonny turut menanggapi dalih keterbatasan fiskal yang sering dilontarkan pemerintah.

Sonny memberikan perbandingan menohok dengan mengutip studi CELIOS.

Studi tersebut menyebut potensi kerugian akibat food waste pada program tertentu mencapai angka fantastis yakni Rp1,27 triliun per minggu.

"Secara fiskal, pengangkatan penyuluh ini sangat memungkinkan (feasible). Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal skala prioritas. Mempercepat pengangkatan penyuluh menjadi PPPK penuh waktu adalah langkah investasi strategis. Sangat kontradiktif jika alasan anggaran terus digunakan untuk menghambat nasib para penyuluh," ungkapnya.

Lebih jauh, Sonny mengingatkan pemerintah mengenai asas hukum lex superiori derogat lex inferiori di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. 

Ia menyoroti kebijakan Kementerian PAN-RB maupun BKN yang seringkali hanya berdasar pada Peraturan Menteri, namun secara substansi justru kerap bertabrakan dengan amanat Undang-Undang.

"Belum dilaksanakannya amanat UU No. 19 Tahun 2013 hingga hari ini adalah sebuah 'dosa konstitusional'," cetusnya.