Menteri HAM Natalius Pigai Angkat Bicara soal Jusuf Kalla Dilaporkan ke Polisi: Tak Ada Manfaatnya, Tempuh Dialog

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai akhirnya angkat bicara perihal Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla yang dilaporkan ke polisi. 

Adapun, JK dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama dalam ceramahnya terkait mati syahid di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada beberapa waktu lalu. 

Menteri Natalius Pigai dengan tegas menolak langkah hukum tersebut. Menurutnya, pendekatan hukum justru tidak menyelesaikan persoalan dan berpotensi memperkeruh suasana.

Pigai mengatakan, pernyataan JK yang menuai polemik seharusnya disikapi dengan dialog, bukan kriminalisasi.

“Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga,” ujar Pigai kepada wartawan, Rabu (15/4).

Ia juga menilai, tudingan bahwa JK mendiskreditkan kelompok agama tertentu tidak berdasar. Menurutnya, sosok JK adalah negarawan yang tidak memiliki niat buruk.

“Pak JK itu negarawan, mantan Wapres saya tidak yakin ada intensi buruk untuk mendiskreditkan agama tertentu,” tegasnya.

Pigai menekankan, jika ada pernyataan yang dianggap keliru, seharusnya diselesaikan melalui klarifikasi terbuka, bukan jalur hukum.

“Ada pun hal-hal yang jika dianggap tidak tepat bisa melalui upaya klarifikasi, melalui jalan dialog, tanpa perlu melapor polisi,” katanya.

Lebih jauh, ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah, terutama yang berkaitan dengan agama.

“Membenturkan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain melalui isu agama hanya akan merugikan kita sebagai bangsa,” ujarnya.

Menurut Pigai, menjaga persatuan jauh lebih penting di tengah situasi sensitif seperti saat ini.

“Jauh lebih penting saat-saat ini kita menjaga kesejukan, persatuan dan kesatuan. Tempuh jalur dialog,” pungkasnya.

Diketahui, Jusuf Kalla sebelumnya dilaporkan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) ke polisi terkait pernyataannya dalam sebuah ceramah yang dinilai kontroversial. 

Namun, pihak JK membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa pernyataannya bukan ajaran teologis, melainkan upaya menjelaskan potensi konflik serta pentingnya meluruskan pemahaman demi perdamaian. (rpi/dpi)