Pakar Ingatkan Ambisi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Saat Revitalisasi Gedung Sate

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi merevitalisasi kini besar-besaran Gedung Sate yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Revitalisasi dengan itu dilakukan atas ambisi dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM untuk menjadikan Halaman Gedung Sate sebagai lokasi upacara kenegaraan.

Dedi Mulyadi mengakui jika dirinya akan melakukan peremajaan terhadap bangunan prasejarah peninggalan era kolonial dan juga menjadi kantor pusat Pemprov Jabar.

"Ke depan saya punya rencana, dan berharap ke depan itu Upacara Kemerdekaan ingin di sini (Gedung Sate-red)," kata Dedi Mulyadi dikutip Sabtu (18/4/2026).

Revitaslisasi itu dilakukan dengan merombak plaza depan Gedung Sate dengan rencana menyatukannya dengan Lapangan Gasibu yang tepat berada di seberang kantor pusat Pemprov Jabar.

Berdasarkan pantauan di lapangan, taman hijau yang menghiasi wajah dari Gedung Sate muai digunduli serta sejumlah material bangunan yang mulai dihancurkan guna memberikan ruang bagi rencana pembangunan lapangan upacara yang baru.

Data dari Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat, proyek yang memakan biaya senilai Rp15 miliar dengan mencakup penataan pedestrian dan ruang terbuka hijau itu akan berlangsung dari 8 April hingga 6 Agustus 2026.

Revitalisasi itu akan mengintegrasikan Plaza Gedung Sate dengan koridor Jalaan Diponegoro hingga Lapangan Gasibu.

Proyek revitalisasi senilai Rp15 miliar ini telah ditenderkan pada Maret 2026 dengan upaya efisiensi anggaran serta bertujuan peran Gedung Sate sebagai center point Jawa Barat.

Kendati demikian, revitalisasi tersebut menyisakan tanda tanya terkait posisi Batu Prasasti Sapta Taruna yang merupakan simbol Hari Bhakti Pekerjaan Umum (PU) ke depan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Jabar, Adi Komar mengungkap revitalisasi berjalan dengan transparan.

"Penataan direncanakan dilaksanakan pada 8 April 2026-6 Agustus 2026. Penataan ini akan dilakukan secara sistematis dan transparan. (Untuk prasasti-red) akan ada penataan," katanya.

Pakar Respons Revitalisasi

Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) ITB Harun Al Rasyid Lubis mewanti-wanti Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar rencana penyatuan kawasan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu tidak hanya didasari ide sesaat tanpa basis Urban Design Guideline (UDGL) yang solid.

Hal tersebut merespon proyek revitalisasi senilai Rp15 miliar yang digulirkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk menyulap kawasan ikonik tersebut menjadi plaza ruang publik terintegrasi. Harun menegaskan, penataan kawasan bersejarah harus mengacu pada hierarki perencanaan desain kawasan yang komprehensif, bukan sekadar proyek sporadis.

"Jangan nanti tiba-tiba kita buat kayak di (Teras) Cihampelas kan gitu misalnya, menambahkan sesuatu. Ada enggak dulu (perencanaannya)? Kalau enggak ada ya direncanain, juga jangan cuman titik itu dong," ujar Harun saat ditemui usai diskusi infrastruktur di Bandung, Jumat.

Harun menekankan bahwa Bandung memiliki aset sejarah peninggalan kolonial yang saling berkaitan, mulai dari Kantor Pos hingga area perkeretaapian.

Menurutnya, pemerintah seharusnya melakukan penataan secara makro terhadap gedung-gedung publik bersejarah agar identitas kota tetap terjaga dan fungsional secara modern.

Namun ia menilai sah-sah saja jika Gubernur ingin menciptakan plaza luas layaknya konsep Transit Oriented Development (TOD), namun syarat mutlaknya adalah ketersediaan rencana spasial dan transportasi yang terintegrasi dalam diameter kawasan yang jelas.

"Perencanaan itu kan ada yang sangat tinggi namanya tata ruang, lalu ada rencana spasial, transportasi, lalu yang paling bawah itu namanya urban design. Ada enggak selama ini?," kata Harun bertanya.(ant/raa)