BNPP Percepat Penataan Eks OBP di Simantipal dan Pulau Sebatik, Fokus Kepastian Lahan dan Keamanan Perbatasan

BNPP RI terus mendorong percepatan realisasi ganti untung tersebut bersamaan dengan pembangunan infrastruktur dasar prioritas, seperti jalan alternatif yang tidak melintasi wilayah negara tetangga, penyediaan lahan tempat pembuangan akhir (TPA), serta peningkatan konektivitas antarpermukiman.

Lebih lanjut, Ismawan menekankan pentingnya memperkuat fungsi pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan melalui optimalisasi kawasan pertahanan, pembangunan pagar atau benteng batas, serta penambahan pos pengamanan terpadu guna menekan aktivitas jalur ilegal, baik darat maupun laut.

“Pembangunan Pos Lintas Batas strategis, seperti di Aji Kuning, perlu dipercepat agar pengawasan meningkat sekaligus pelayanan publik bagi masyarakat perbatasan semakin optimal,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan yang mewakili Bupati Nunukan, Robby Nahak Serang, menilai posisi Nunukan sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Tawau, Malaysia. Ia menegaskan, pembangunan kawasan perbatasan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengikuti kewenangan masing-masing pihak.

“Wilayah perbatasan bukan hanya soal garis batas, tetapi menyangkut kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan infrastruktur dan lemahnya penguatan sektor ekonomi dapat menjadi celah munculnya berbagai persoalan, termasuk potensi pergeseran batas, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara,” kata Robby.

Forum tersebut juga dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait, unsur TNI, pemerintah provinsi dan kabupaten, serta pengelola PLBN di wilayah Kabupaten Nunukan. (rpi)