Diklaim Hercules, Maruarar Sirait Heran soal Penguasaan Lahan Tanah Abang yang Sudah Jelas-jelas Aset Negara

Ia melanjutkan, kedua HPL tersebut sebelumnya berasal dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang sifatnya bekas hak pakai. Penerbitan HPL atas nama Kemenhub terjadi pada 1988.

"Kemudian, diterbitkan HPL tahun 2008 atas nama PT KAI. Secara normatif, tercatat di dalam administrasi pertahanan. Maka dari itu, lahan ini masuk dalam kategori aset," jelasnya.

Ia mendukung upaya pemerintah mempertahankan asetnya. Sebab, lahan tersebut telah masuk kategori aset.

"Maka, ini adalah merupakan milik negara dan negara harus hadir untuk mempertahankan aset tersebut," lanjutnya.

Wakil Dirut PT KAI Dody Budiawan turut memberikan penjelasannya. Kata dia, pihak KAI akan memasang plang di lahan tersebut mulai pada Senin, 20 April 2026.

Dody menegaskan, pemasangan plang bentuk upaya kepemilikan aset lahan tersebut merupakan atas nama KAI.

"Langkah yang pertama kami akan memasang plang menjelaskan data-data mengenai aset tersebut bahwa aset tersebut adalah milik dari PT Kereta Api Indonesia (Persero)," ucapnya.

Apa Saja 2 Gebrakan Terbaru dari KAI soal Lahan di Tanah Abang?

PT KAI telah membuat laporan pengaduan. Laporan tersebut sudah diterima oleh pihak kepolisian.

Kemudian, PT KAI juga membuat gebrakan lainnya. KAI akan mengirimkan surat kepada Satgas Anti Mafia Tanah agar polemik sengketa lahan tersebut cepat selesai.

Momen Pihak Hercules Tantang Buktikan Klaim Kepemilikan Lahan Tanah Abang

Sebelumnya, Hercules dan pihak ormas GRIB Jaya maupun ahli waris, Sulaeman Effendi muncul ke ruang publik. Mereka kembali menyikapi terkait lahan yang diklaim sebagai milik negara.

Hercules pun menantang Menteri Ara dan Direktur PT KAI, Boby Rasyidin. Ia mendesak agar pemerintah membuktikan klaim terkait lahan tersebut adalah aset negara.

"Kalau memang di sini, barang ini punya negara, bawa bukti tunjuk di sini," kata Hercules, Jumat (10/4/2026).

Tantangan dari Hercules sebagai upaya membela ahli waris, Sulaeman Effendi. Ia mendesak setidaknya pembuktian tersebut dimulai dari HPL.

"Semua kita kroscek agar semua benar oke. Mulai dari mana hak pakainya, dari mana HPL, dan dari mana asal-usulnya," tegas dia.