PDIP Sentil Usulan KPK soal Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol: Kebablasan, Bukan Ranah Antirasuah

Jakarta, tvOnenews.com - Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menuai kritik keras. Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, menilai gagasan tersebut berpotensi melampaui kewenangan lembaga antirasuah dan mencederai prinsip demokrasi. Guntur menegaskan, usulan itu tidak berada dalam koridor tugas utama KPK. “Pertama, melampui kewenangan KPK, ‘Ultra Vires’ tugas KPK. Artinya KPK telah keluar dari tugas pokok dan fungsinya (tupoksi),” tutur Guntur pada Kamis (23/4/2026). Ia menjelaskan, berdasarkan undang-undang, KPK seharusnya fokus pada penindakan dan pencegahan korupsi yang berkaitan dengan penyelenggara negara serta kerugian keuangan negara, bukan mengatur internal partai politik. “Mengurusi rumah tangga parpol yang secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil (bukan lembaga negara) bisa dinilai sebagai langkah yang terlalu jauh,” ujarnya. Selain itu, Guntur juga menilai usulan tersebut berpotensi bertentangan dengan konstitusi, khususnya terkait kebebasan berserikat. “Kedua, usul itu inkonstitusional, secara yuridis, partai politik adalah badan hukum memiliki otonomi internal sebagai organisasi sukarela,” tegasnya. Ia menyebut, mekanisme kepemimpinan partai seharusnya ditentukan oleh anggota melalui aturan internal, bukan intervensi negara. “Intervensi negara terhadap masa jabatan pemimpin partai bisa dianggap menciderai kemandirian partai dan kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi,” lanjut Guntur. Lebih jauh, ia mempertanyakan dasar empiris dari usulan tersebut. Menurutnya, belum ada bukti kuat bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum partai akan otomatis menekan angka korupsi. “Ketiga, belum ada studi empiris yang secara mutlak membuktikan bahwa membatasi masa jabatan Ketum Parpol secara otomatis akan menurunkan angka korupsi,” katanya. Ia menilai akar persoalan korupsi justru terletak pada tingginya biaya politik, lemahnya kaderisasi, serta minimnya transparansi pendanaan. Tak hanya itu, Guntur juga mengingatkan potensi penyalahgunaan kebijakan tersebut untuk kepentingan politik praktis. “Usulan itu juga rawan dipolitisasi, melalui intervensi terhadap durasi kepemimpinan partai sangat rawan disalahgunakan sebagai alat politik,” ujarnya. Ia khawatir aturan semacam itu bisa dimanfaatkan untuk menjatuhkan lawan politik, bukan berdasarkan pelanggaran hukum. Guntur meminta KPK tetap fokus pada fungsi utamanya sebagai penegak hukum. “KPK sebaiknya tetap pada koridornya sebagai lembaga penegak hukum yang fokus pada pengawasan aliran dana dan pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh misalnya kader partai di pemerintahan, daripada mencampuri kedaulatan organisasi partai politik,” pungkasnya. (rpi/iwh)

PDIP Sentil Usulan KPK soal Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol: Kebablasan, Bukan Ranah Antirasuah

Berita Terkait

Tindak Lanjuti Peran Sudewo, KPK Periksa Dirjen Kemenhub Risal Wasal

KPK Sebut Total Uang yang Dikembalikan PIHK Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji Sudah Rp100 Miliar Lebih

Usai Diperiksa KPK Sebagai Saksi, Khalid Basalamah Ngaku Tak Pernah Berinteraksi dengan Gus Yaqut

KPK Usul Ketum Parpol Dibatasi 2 Periode, NasDem: Tidak Sesederhana Itu

Topik Terkait

Kpk

Mohamad Guntur Romli

Pdip

Saksikan Juga

Kisah Penjual Nasi di Semarang, Sisihkan Rp 20.000 Sehari demi Berangkat Haji

Layanan Fast Track Percepat Kedatangan Jemaah Haji

Kampanye Anti Kekerasan Seksual di Hari Kartini

Hore Naik Transjakarta Hari Ini Hanya Bayar 1 Rupiah

Berjibaku Padamkan Kebakaran Tumpukan Sampah di Kelapa Gading

Majelis Hakim Vonis Ammar Zoni 7 Tahun dan Denda Rp1 Miliar

Viral

Kpk

Jakarta

Prabowo Subianto

Dedi Mulyadi

Lebaran