Anggota DPR RI, Ketut Suwendra Singgung Soal Peternak Ayam Lokal, Minta Negara Jangan Abai

Jakarta, tvOnenews.com-- Anggota DPR RI, I Ketut Suwendra, melontarkan kritik keras terhadap menurunnya keberpihakan pemerintah kepada peternak ayam lokal di Indonesia sebagaimana menjadi sorotan dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2024.

Ia menilai, di tengah capaian produksi nasional yang tinggi, nasib peternak rakyat justru semakin tertekan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi telur ayam ras petelur Indonesia mencapai sekitar 6,34 juta ton pada 2024, tertinggi dalam dua dekade terakhir.

Bahkan, menurutnya, proyeksi pemerintah menunjukkan produksi masih akan terus meningkat hingga 6,52 juta ton pada 2025, dengan kondisi nasional yang relatif surplus dibanding kebutuhan konsumsi.

Namun ironisnya, menurut Ketut Suwendra, angka produksi yang besar ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan peternak kecil.

“Produksi kita tinggi, bahkan surplus. Tapi siapa yang menikmati? Jangan sampai hanya korporasi besar. Peternak rakyat justru makin terhimpit,” kata Suwendra, kepada wartawan, Selasa (28/4).

Ia menyoroti fakta bahwa struktur industri perunggasan nasional masih didominasi oleh pelaku besar, sementara peternak mandiri menghadapi berbagai tekanan serius, mulai dari tingginya harga pakan, fluktuasi harga jual, hingga lemahnya posisi tawar di pasar.

Data Kementerian Pertanian juga menunjukkan bahwa produksi daging ayam nasional terus meningkat dengan tren konsumsi yang naik rata-rata lebih dari 7 persen per tahun dalam satu dekade terakhir, menandakan pasar yang besar namun tidak sepenuhnya berpihak pada peternak kecil.  

Suwendra juga menyoroti kekhawatiran atas rencana masuknya investor besar asing, yang akan mengembangkan usaha ayam petelur di Indonesia. Ia menegaskan, tanpa regulasi ketat, hal ini berpotensi memperparah ketimpangan. 

KADIN yang menggandeng investor asal Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan telur (MBG). Ia menilai, kebijakan ini berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan UMKM peternak ayam petelur di Indonesia. 

Di tengah produksi nasional yang sudah tinggi, langkah tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi peternak rakyat.

“Kita tidak anti investasi. Tapi kalau investor raksasa masuk tanpa pembatasan, peternak lokal akan kalah telak dari modal, teknologi, sampai distribusi. Ini ancaman nyata,” ujarnya.

Ia memperingatkan bahwa pengalaman di berbagai sektor menunjukkan dominasi korporasi besar dapat dengan cepat menggeser pelaku usaha kecil, terutama dalam industri pangan yang sangat sensitif.

Ketut mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, antara lain:

- Menetapkan kebijakan harga yang melindungi peternak rakyat.

- Memberikan subsidi pakan dan insentif produksi.

- Membatasi skala dan penguasaan pasar oleh investor besar.

- Memperkuat regulasi rantai distribusi agar lebih adil.

Menurutnya, keberpihakan negara harus nyata, bukan sekadar jargon. 

“Kalau negara tidak hadir sekarang, kita akan kehilangan peternak rakyat kita. Dan ketika itu terjadi, kedaulatan pangan kita ikut terancam,” tegas Suwendra.

Ia juga mendorong evaluasi total kebijakan perunggasan nasional agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi dan perlindungan usaha kecil menengah.

“Ini bukan hanya soal ayam dan telur. Ini soal keberpihakan negara kepada rakyatnya sendiri.”