Pelaku Dapur Bongkar Masalah Program MBG, Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola dan Rantai Pasok

Jakarta, tvOnenews.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Kali ini, kritik datang langsung dari pelaku usaha dapur yang terlibat dalam pelaksanaan program di berbagai daerah.

Melalui forum resmi, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (DPP APPMBGI) menyampaikan sejumlah persoalan krusial kepada pemerintah. Pertemuan tersebut berlangsung bersama Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Pelaku Dapur Ungkap Masalah Nyata di Lapangan

Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa masukan yang disampaikan bukan sekadar opini, melainkan hasil evaluasi langsung dari lapangan.

Rekomendasi tersebut dirangkum dalam APPMBGI Summit 2026 yang melibatkan ratusan pelaku usaha dapur dari berbagai wilayah di Indonesia.

“Kami membawa hasil kerja kolektif dari Summit yang melibatkan ratusan pelaku usaha dapur MBG dari berbagai daerah. Rekomendasi ini lahir dari pengalaman langsung para pengelola,” ujar Abdul Rivai.

Menurutnya, berbagai kendala yang muncul menunjukkan perlunya pembenahan sistemik agar program MBG berjalan optimal dan tepat sasaran.

Lima Masalah Utama Program MBG

Dalam pertemuan tersebut, APPMBGI mengidentifikasi lima aspek utama yang dinilai perlu segera diperbaiki oleh pemerintah.

1. Tata Kelola Program

Pelaku usaha menilai masih terdapat ketidakteraturan dalam pelaksanaan program di lapangan, termasuk koordinasi antar pihak yang belum optimal.

2. Rantai Pasok Pangan

Distribusi bahan pangan dinilai belum stabil dan merata, sehingga berdampak pada kualitas serta kontinuitas penyediaan makanan bergizi.

3. Standar Keamanan Makanan

Pengawasan terhadap keamanan dan kualitas makanan dinilai perlu diperkuat untuk menjamin kesehatan penerima manfaat.

4. Sertifikasi Pengawas Gizi

Ketersediaan tenaga pengawas gizi bersertifikasi masih terbatas, padahal peran mereka sangat penting dalam memastikan standar nutrisi terpenuhi.

5. Sistem Pendukung Program

Infrastruktur pendukung, termasuk sistem distribusi dan monitoring, dinilai masih perlu penguatan agar program berjalan lebih efisien.

Kelima poin tersebut dinilai saling berkaitan dan menjadi kunci keberhasilan implementasi program MBG secara nasional.

Pemerintah Akui Peran Strategis Pelaku Usaha

Menanggapi masukan tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengakui pentingnya keterlibatan pelaku usaha dalam keberhasilan program MBG.

Ia menegaskan bahwa program ini tidak bisa berjalan optimal tanpa dukungan dari berbagai pihak, terutama mereka yang terlibat langsung di lapangan.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah program untuk rakyat, dan keberhasilannya membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat,” kata Zulhas.

Menurutnya, APPMBGI merupakan mitra strategis yang memiliki pengalaman praktis dan dapat memberikan masukan profesional bagi pemerintah.

Pemerintah Siap Tindak Lanjuti Evaluasi

Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan efektivitas program.

Langkah tersebut akan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian guna memastikan perbaikan berjalan menyeluruh.

Hal ini menjadi sinyal bahwa pemerintah membuka ruang dialog dan evaluasi berkelanjutan dalam pelaksanaan program MBG.

Dorong Sinergi, Bukan Jalan Sendiri

Di sisi lain, APPMBGI menegaskan komitmennya untuk tidak berjalan sendiri dalam mengawal program ini. Organisasi tersebut ingin terlibat aktif dalam proses perbaikan bersama pemerintah.

“APPMBGI hadir bukan untuk berjalan sendiri, melainkan untuk bersinergi. Kontribusi kami akan paling bermakna apabila selaras dengan arah kebijakan pemerintah,” ujar Abdul Rivai.

Pernyataan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam memastikan program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Komunikasi dan Evaluasi Jadi Kunci

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Selain itu, peluang kerja sama juga akan diperluas, termasuk dalam evaluasi teknis program di lapangan.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi titik balik dalam memperbaiki berbagai kendala yang selama ini muncul, sekaligus meningkatkan kualitas implementasi program MBG di seluruh Indonesia.

Sorotan dari pelaku dapur ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program sosial tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di atas kertas, tetapi juga oleh kesiapan sistem dan koordinasi di lapangan. (rpi/nsp)