Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan kementeriannya dengan kementerian/lembaga lain terkait mulai mendalami berbagai masalah yang dilaporkan dalam pelaksanaan program MBG termasuk mengenai penyalahgunaan titik-titik lokasi dapur SPPG.
Menko Pangan Zulhas mengungkapkan bahwa secara substansi program MBG sebenarnya merupakan kebijakan strategis yang baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke dua sekolah menengah atas di Kota Probolinggo pada Jumat (24/4/2026) pagi.
Menko Zulhas menyoroti pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan SPPG. Ia mengingatkan bahwa SPPG jangan hanya berorientasi bisnis saja.
Menko Zulkifli Hasan, mengungkapkan rapat lintas kementerian telah memutuskan penguatan CPP seiring proyeksi lonjakan produksi dan cakupan Program MBG.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), meninjau langsung progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Banyutowo, Kabupaten Pati, Sabtu (20/12/2025).Â
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyebut Perpres dan Inpres soal program MBG itu ditargetkan akan dirampungkan dalam waktu sepekan.
Menko Zulfas mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pengelola dapur MBG wajib memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS).
Pemerintah keluarkan aturan baru, wajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) punya Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebelum beroperasi.
Kawasan Tanah Merah, Jalan Kavling Depkes, RT 03/RW 17, Kelurahan/Kecamatan Pancoran Mas, Depok digegerkan dengan adanya penemuan karung misterius berisi jasad pria.
Pelaku perampokan lansia berinisial H (61) di Kampung Pisangan, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku merupakan seorang pria berinisial M.
Warga di kawasan Tanah Merah, Jalan Kapling Depkes, Pancoran Mas, Kota Depok, digegerkan oleh penemuan sesosok jasad pria tanpa identitas pada Selasa (4/8) sore.
Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo terus dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini KPK menyebut ada tiga surat perintah penyidikan (sprindik) terkait pengembangan kasus tersebut.