Sikapi Taksi Online di Tragedi KA-KRL, Gubernur Dedi Mulyadi Heran Banyak Perlintasan Kereta Api Tanpa Palang Pintu

Bekasi, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi kembali menyoroti tragedi kecelakaan kereta api (KA) dengan Commuter Line (KRL) di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026).

Dedi Mulyadi mendapat kabar insiden ini bermula dari sebuah taksi online Green SM. Taksi listrik ini nekat menerobos perlintasan kereta api sehingga tertemper KRL PLB kode 5181.

Dedi Mulyadi menuturkan peristiwa ini menyebabkan KRL relasi Kampung Bandan-Cikarang kode 5568 berhenti di peron Stasiun Bekasi Timur. Selepas itu, KRL ini ditabrak KA Argo Bromo Anggrek.

KDM sapaan akrabnya pun menyikapi tragedi ini. Menurutnya, seluruh pihak harus mengevaluasi besar-besaran agar insiden kecelakaan KA tidak terulang lagi ke depannya.

"Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan ditangani bersama," ujar Dedi Mulyadi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Dedi Mulyadi Soroti Perlintasan Kereta Api Tidak Resmi dan Tanpa Palang Pintu

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi meyinggung persoalan utama dari tragedi ini. Taksi online yang mogok terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Jalan Ampera Bekasi.

Taksi online tersebut terhenti di tengah perlintasan karena korsleting. Sontak, perjalanan kereta melintasi rel tersebut mengalami gangguan.

Dari peristiwa ini, KDM heran masih banyak perlintasan kereta api tanpa dibekali tanpa palang pintu bahkan tidak resmi. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh berlarut-larut.

"Salah satunya ialah jalur perlintasan kereta api yang masih banyak jalur lintasan tidak resmi, sehingga tidak dilengkapi palang pintu otomatis resmi," terangnya.

Mantan Bupati Purwakarta ini melihat salah satu risiko terbesar kecelakaan kereta terjadi di jalur tidak resmi. Masih banyak warga nekat menerobos tanpa dibekali palang pintu.

Dedi Mulyadi berpendapat terkait penanganan persoalan perlintasan kereta api tidak resmi dan tanpa palang pintu. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh otoritas yang berwenang.

Ia mencontohkan otoritas pemangku kepentingan dalam menangani lintasan tanpa palang pintu, misalnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga PT Kereta Api Indonesia (KAI Persero).

Bagi KDM, penanganan ini juga seharusnya membutuhkan peran aktif berbagai unsur. Gubernur Jabar itu bahkan mendukung masyarakat sekitar mengatasi persoalan perlintasan tanpa palang pintu.

Mantan anggota DPR RI ini tidak menginginkan problem kecelakaan membayangi masyarakat. Sudah banyak sekali tragedi masyarakat hingga kendaraan ditabrak oleh kereta api.

"Kita semua harus secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, membebaskan problem kecelakaan, termasuk palang pintu yang tidak resmi, banyak perlintasan tidak resmi, tidak menggunakan palang pintu keselamatan kereta api," jelasnya.

Sikap Tegas KDM soal Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL

KDM menyampaikan sikap tegasnya. Gubernur Jabar ini mendukung pihak berwenang terus melakukan proses investigasi secara mendalam.

Pasalnya, tragedi ini masih mencakup di wilayah Jabar. Ia selaku orang nomor satu di Jawa Barat menginginkan tragedi KA relasi Jakarta-Surabaya menabrak KRL diusut tuntas.

Dedi Mulyadi menyampaikan harapan besarnya. Seluruh tahapan investigasi berlangsung secara optimal.

Dari investigasi ini, kata dia, hasil evaluasi nanti membuat layanan transportasi massal semakin optimal ke depannya.

"Investigasi harus dilakukan dengan baik sehingga di Indonesia tidak boleh ada lagi kecelakaan kendaraan angkutan massal atau transportasi publik yang menyebabkan korban jiwa," tegasnya.

Rencana Dedi Mulyadi usai Tragedi di Stasiun Bekasi Timur

Dalam kesempatan lain, Dedi Mulyadi menyampaikan rencananya. Ia mendorong percepatan pembangunan flyover di Bekasi dalam menyikapi tragedi KA di Stasiun Bekasi Timur.

"Ke depan harus terjadi percepatan pembangunan flyover," ucap dia di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Ia menjelaskan rencana pembangunan ini sudah ada. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, termasuk Detailed Engineering Design.

Ia meyakini rencana pembangunan flyover di kawasan sekitar tragedi kecelakaan ini terealisasi pada tahun ini. Sebab, Pemprov Jabar sudah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan tersebut.

"Kita percepat saja ya, mudah-mudahan bisa tahun ini kita mendorong segera teralokasikan dengan  baik. Anggaran awalnya sudah teralokasikan, nah, alokasi awalnya segera dilelang. Berikutnya disusul alokasi berikutnya di (anggaran) perubahan," bebernya.

Di sisi lain, KDM juga mengungkapkan bahwa, Pemprov Jabar akan memberikan jaminan biaya medis untuk lebih dari 90 orang menjadi korban tragedi kecelakaan KA-KRL di Bekasi Timur.

Selain biaya medis, kata dia, Pemprov Jabar akan mengguyur santunan sebesar Rp50 juta. Hal itu akan menyasar kepada keluarga atau ahli waris korban yang meninggal dunia.

Berdasarkan informasi terbaru, sebanyak 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Identitas beberapa jenazah korban di rumah sakit telah teridentifikasi dengan baik.

"Kita memberikan santunan bagi yang meninggal itu Rp50 juta. Itu terjadinya di Jawa Barat. Kemudian yang di rumah sakit, saya sudah ngomong ke Wali Kota, sudah biar rumah sakitnya kami tanggung bersama," tukasnya.

(ant/hap)