BKSAP DPR Tegaskan Kehadiran Perempuan di Parlemen Harus Nyata dalam Pengambilan Keputusan

Jakarta, tvOnenews.com – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menyoroti wacana kesetaraan gender di parlemen.

Menurut Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, kehadiran perempuan di parlemen kini bukan lagi soal angka keterwakilan, tapi soal seberapa jauh perempuan benar-benar memiliki suara dalam pengambilan keputusan.

Pesan itu muncul dalam forum 5th WAIPA Coordinating Committee Meeting 2026.

Irine blak-blakan menyebut, selama ini pendekatan kuota belum menyentuh akar persoalan.

"Kuota saja tidak cukup, tetapi afirmasi keterlibatan perempuan di dalam setiap pengambilan keputusan publik itu yang menjadi pekerjaan rumah utama kita," tegas Irine saat memaparkan hasil sidang WAIPA di hadapan akademisi dan mahasiswa UI, Depok, dikutip Rabu (29/4).

Irine mengungkap, hasil pembahasan negara-negara ASEAN dalam forum tersebut menunjukkan satu kesimpulan yang sama yakni perihal pendekatan simbolik yang sudah tidak lagi relevan.

"Dari keseluruhan pembahasan dalam sidang WAIPA, terdapat satu benang merah yang kuat, perlunya transformasi kelembagaan yang bersifat sistemik, bukan sekadar pendekatan parsial atau simbolik," jelas Irine.

Artinya, masalahnya bukan sekadar kurangnya jumlah perempuan di parlemen, tapi sistem yang belum sepenuhnya memberi ruang. Dalam forum WAIPA, ada empat agenda yang disepakati sebagai prioritas.

Mulai dari menciptakan ruang politik yang aman dari kekerasan berbasis gender, mendorong kepemimpinan perempuan lewat reformasi struktural, membenahi parlemen agar lebih responsif gender, hingga memperkuat ekonomi perempuan melalui UMKM.

Namun, Irine menjelaskan, di balik daftar agenda itu, DPR justru mengakui realitas yang belum berubah banyak.

"Hambatan perempuan di politik masih berkutat pada hal klasik norma sosial, akses jaringan politik yang terbatas, kebijakan afirmatif yang belum maksimal, hingga beban kerja domestik yang tak pernah dihitung," bebernya.

Di dalam negeri, kata Irine, masalahnya bahkan lebih konkret. Keterwakilan perempuan masih naik-turun, akses ke posisi pimpinan alat kelengkapan dewan terbatas, dan kebijakan anggaran responsif gender belum merata.

Irine juga menyinggung soal posisi Indonesia di forum internasional. Menurutnya, di satu sisi, forum seperti WAIPA jadi ajang pamer capaian, tetapi di sisi lain, justru kelihatan kalau PR di dalam negeri masih banyak.

"Ini menurut saya menjadi peluru yang sangat efektif di dalam kerja-kerja diplomasi kita," ujarnya.

Ia menegaskan, kesepakatan di level ASEAN tidak boleh hanya menjadi dokumen tanpa dampak yang nyata.

"Kita harus menunjukkan sebagai bangsa yang mampu, negara yang bisa memiliki aturan dan mengimplementasikan dengan tepat sehingga kita juga dipandang setara oleh negara-negara ASEAN lainnya," ujarnya. (rpi/dpi)