DPR Mendesak Dirut KAI Mundur: Insiden Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur adalah Kegagalan Sistemik

Jakarta, tvOnenews.com - Buntut tragedi kecelakaan maut kereta api antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin (27/4) malam, yang mengakibatkan puluhan korban luka-luka dan belasan penumpang tewas. Sontak menuai perhatian hingga menuai kritikan keras dari Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto.

Firnando Ganinduto menilai, ada kegagalan sistemik yang terjadi sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut terjadi.

Bahkan kata Firnando Ganinduto, dalam sistem perkeretaapian modern, keberadaan teknologi seperti automatic signaling, train protection system, hingga fail-safe mechanism, yang seharusnya dapat mencegah terjadinya tabrakan, bahkan dalam kondisi human error sekalipun.

Selain itu, Firnando Ganinduto mengungkapkan, ketidakmampuan sistem dalam mengantisipasi kondisi darurat menunjukkan adanya celah dalam integrasi teknologi dan pengawasan operasional. Karenanya, dia menyoroti tanggung jawab manajerial di tingkat tertinggi, termasuk Direktur Utama KAI.

“Ada pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan, kesiapan sistem keselamatan, serta standar operasional yang diterapkan. Ini adalah tanggung jawab manajemen puncak, kami mendesak Dirut KAI untuk mengundurkan diri,” tegas Firnando Ganinduto, pada Selasa (28/4/2026).

Selain itu, Firnando Ganinduto menyebutkan, bahwa insiden ini mencerminkan lemahnya manajemen keselamatan yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam industri transportasi.

Baca Juga

Kesaksian Penumpang Wanita dalam Kecelakaan Maut Kereta di Bekasi: Ada Bunyi Klakson dan Menyeramkan

Kemudian, ia tekankan, bahwa keselamatan tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif, melainkan harus terintegrasi dalam setiap lini operasional, mulai dari perencanaan perjalanan, pengaturan sinyal, hingga pengendalian lalu lintas kereta secara real-time.

Selain itu, ia mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap manajemen operasional KAI, termasuk evaluasi terhadap sistem komunikasi antarstasiun, prosedur pemberhentian darurat, serta keandalan teknologi deteksi dan pengendalian kereta.

Menurutnya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) harus bertindak secara transparan. Hal ini diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap transportasi umum.

Di samping itu, Firnando menegaskan, insiden ini harus menjadi momentum bagi KAI untuk melakukan reformasi serius dalam sistem keselamatan transportasi.

Dengan meningkatnya volume penumpang dan frekuensi perjalanan kereta, kebutuhan akan sistem yang lebih canggih, responsif, dan berlapis menjadi tidak terelakkan.

“Keselamatan publik adalah prioritas utama. Tidak boleh ada kompromi dalam hal ini,” pungkas Firnando Ganinduto. (aag)