May Day 2026 Bergeser ke DPR: GEBRAK Seret Konflik Agraria, Soroti Ketimpangan Tanah hingga Kekerasan Petani

Jakarta, tvOnenews.com — Aksi buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 tidak hanya berfokus pada isu ketenagakerjaan. Massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) turut membawa persoalan agraria ke Gedung DPR RI, Jumat (1/5/2026).

Dalam audiensi bersama pimpinan parlemen, mereka menegaskan bahwa konflik lahan telah menjadi faktor krusial yang memperburuk kondisi buruh, petani, hingga nelayan di berbagai daerah.

Ketua Umum KASBI sekaligus pimpinan kolektif GEBRAK, Sunarno, menilai persoalan tanah dan tenaga kerja merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks keadilan sosial.

Ketimpangan Lahan Dinilai Picu Kemiskinan

Sunarno menegaskan bahwa penguasaan lahan oleh segelintir pihak berdampak langsung pada meningkatnya ketimpangan ekonomi dan sosial.

Menurutnya, kondisi ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga buruh yang bergantung pada sektor agraria dan industri berbasis sumber daya alam.

“Ketika tanah dikuasai segelintir kelompok, maka yang terjadi adalah ketimpangan, kemiskinan, dan diskriminasi hak,” tegasnya dalam forum tersebut.

Ia juga menyoroti bahwa sistem ketenagakerjaan tidak bisa dilepaskan dari struktur penguasaan tanah yang timpang.

Dampak Nyata: Ribuan Buruh Kehilangan Pekerjaan

Dalam pemaparannya, Sunarno mencontohkan kasus penertiban kawasan hutan di Sumatera pasca bencana ekologis. Kebijakan tersebut, menurutnya, justru memunculkan persoalan baru.

Sekitar 6.000 buruh harian lepas kehilangan pekerjaan setelah konsesi dihentikan tanpa solusi yang jelas dari pemerintah.

GEBRAK mendorong agar pemerintah segera melakukan redistribusi lahan sebagai jalan keluar agar para pekerja tetap memiliki sumber penghidupan.

“Perlu ada redistribusi tanah agar mereka tetap bisa hidup,” ujarnya.

Soroti Hunian Buruh hingga Program 3 Juta Rumah

Selain soal lahan, GEBRAK juga menyoroti kondisi tempat tinggal buruh yang dinilai masih jauh dari kata layak, terutama di sektor perkebunan.

Sunarno menyebut banyak pemukiman buruh yang tidak memenuhi standar kemanusiaan. Ia menilai reforma agraria seharusnya mencakup aspek perumahan pekerja.

Program pembangunan 3 juta rumah pun tak luput dari kritik. Menurut GEBRAK, program tersebut belum terintegrasi dengan konsep reforma agraria.