May Day di DPR: Buruh Desak Status Ojol hingga Ratifikasi ILO, DPR Targetkan UU Ketenagakerjaan Baru Tuntas 2026

Jakarta, tvOnenews.com — Aksi Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 tak hanya terpusat di Monas. Massa buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) memilih mendatangi Gedung DPR RI untuk menyampaikan langsung tuntutan mereka.

Langkah ini disebut sebagai upaya membawa aspirasi akar rumput ke ruang pengambilan kebijakan, bukan sekadar mengikuti agenda seremonial.

Ketua Umum KASBI sekaligus pimpinan kolektif GEBRAK, Sunarno, menegaskan kondisi ketenagakerjaan saat ini masih jauh dari ideal.

Ia menyebut persoalan buruh terjadi secara luas, mulai dari sektor manufaktur, pertambangan, hingga tenaga pendidik dan kesehatan.

“Kondisi ketenagakerjaan saat ini masih sangat buruk, dan kami ingin menyuarakan aspirasi dari grassroots,” ujarnya dalam audiensi di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (1/5/2026).

Status Ojol hingga Guru Masuk Daftar Tuntutan

Baca Juga

Polda Jabar Ringkus 13 Perusuh May Day di Bandung, Sita Molotov hingga Atribut Kelompok Tertentu

GEBRAK membawa sejumlah isu krusial yang dinilai mendesak untuk segera diselesaikan pemerintah dan DPR.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah status pekerja platform digital, termasuk pengemudi ojek online (ojol).

Menurut Sunarno, status “mitra” yang saat ini melekat dinilai merugikan karena tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai.

“Kalau jadi pekerja, hak-haknya akan melekat sesuai undang-undang,” tegasnya.

Selain itu, GEBRAK juga menyoroti nasib tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta pekerja informal lainnya yang dinilai belum mendapatkan perlindungan optimal.

Reformasi Upah Jadi Isu Mendesak

Ketimpangan upah antar daerah juga menjadi perhatian utama dalam tuntutan buruh.

Sunarno mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara daerah dengan upah rendah dan tinggi, yang dinilai menciptakan ketidakadilan struktural.

“Upah terendah sekitar Rp2,3 juta, sementara di daerah lain bisa mencapai Rp5,9 hingga Rp6 juta,” ungkapnya.

Kondisi ini mendorong tuntutan reformasi sistem pengupahan agar lebih adil dan proporsional.

Sistem Kerja Fleksibel Dinilai Merugikan

GEBRAK juga mengkritik semakin masifnya sistem kerja fleksibel seperti outsourcing, kontrak, dan harian lepas.

Menurut mereka, sekitar 40 persen pekerja saat ini berada dalam status tidak tetap, yang berdampak langsung pada lemahnya perlindungan hak.

“Banyak hak pekerja yang akhirnya dilanggar karena statusnya tidak jelas,” kata Sunarno.