Sidak Tambang Batu Kapur Karawang, Dedi Mulyadi Heran Dulu Minta Ditutup tapi Kini Harap Dibuka Lagi: Saya Gak Suka

Karawang, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi kembali menyidak tambang batu kapur di wilayah Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Kamis (30/4/2026).

Dedi Mulyadi didampingi Wakil Bupati Karawang, H. Maslani dan jajaran. Dalam kunjungan itu, ia memfokuskan evaluasi perusahaan terhadap dokumen AMDAL dan legalitas perizinan operasional.

Di tengah itu, Dedi Mulyadi dihampiri oleh Kades Tamansari, Pangkalan, Karawang, Ai Ratnaningsih. Tujuannya menyampaikan suara masyarakat menyikapi perizinan tambang pabrik semen PT Mas Putih Belitung di Desa Tamansari, Pangkalan, Karawang.

KDM sapaan akrabnya kembali bertanya alasan warga unjuk rasa meminta pemerintah mengevaluasi kegiatan pertambangan pada 2025. Pasalnya, lokasi tambang berada di kawasan karst Karawang.

"Ibu dulu dan masyarakat protesnya karena apa? Apa pelanggaran yang dilakukan yang dirasakan oleh warga?," tanya Dedi Mulyadi dilansir dari kanal YouTube pribadinya, Sabtu (2/5/2026).

Dedi Mulyadi Temukan Fakta Terbaru Alasan Tambang di Karst Karawang Minta Ditutup

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi memahami salah satu keresahan warga akibat perusahaan tidak berkomunikasi. Menurutnya, hal itu bukan menjadi permasalahan utama.

"Bukan karena tidak ngobrol dengan Kades, bukan karena tidak baik dengan tokoh masyarakat, saya nggak mau bukan itu standarnya," terangnya.

Ia menyimpulkan penyebab warga unjuk rasa karena berkaitan dengan kondisi lingkungan. Keberadaan tambang kapur untuk pabrik semen dinilai tidak memenuhi standar lingkungan.

"Standarnya ingin lingkungan yang ada teknokraktiknya kan," lanjutnya.

Ai Ratnaningsih mengatakan, salah satu poin dari unjuk rasa tahun lalu terletak pada dampak kendaraan. Banyak mobil bermuatan besar melintasi jalan di Pangkalan hingga Tegalwaru, Karawang.

"Waktu itu salah satu penuntutannya karena memang jalan (rusak)," ungkap Ai.

KDM tidak membantah hal tersebut. Truk hingga kontainer bermuatan besar dari pabrik pertambangan itu membuat kondisi jalan rusak.

"Artinya, truknya melewati jalan, akhirnya terjadi kerusakan jalan. Pertanyaannya adalah selain perusahaan ini, ada nggak yang truk, kontainernya gede-gede lewat sini?," tanya KDM lagi.

Ai mengaku truk bermuatan besar milik perusahaan pertambangan itu tidak ada yang melewati Desa Tamansari. Namun, masih banyak mobil dioperasikan dari PT Juishin Indonesia lewat di kawasan karst.

KDM Kaget Tambang Pabrik Semen Diminta Kembali Dibuka di Karst Karawang

Di balik percakapan itu, KDM mengetahui kedatangan Kades Tamansari. Ai berusaha menyampaikan keinginan warga agar perusahaan pertambangan kembali dibuka pemerintah. 

Mantan Bupati Purwakarta ini merasa heran pemerintah diminta kembali membuka perizinan pertambangan dari anak perusahaan PT Juishin Indonesia.

"Pertanyaannya kenapa ibu merekomendasikan mengizinkan kembali sekarang?," tanya Dedi Mulyadi.

Ai menjelaskan, pihak perusahaan tambang pabrik semen tersebut telah beritikad baik kepada masyarakat sekitar. Ia mengungkapkan sudah ada komunikasi terhadap warga.

"Dengan kami pemerintahan desa juga. Kebetulan perusahaan siap memenuhi, Pak," imbuh Ai.

Dedi Mulyadi justru menilai keinginan tersebut mengacu pada aspek bersifat personal. Ia memahami itikad dari perusahaan menyadarkan warga setempat.

Hingga pada akhirnya, masyarakat luluh dan membuat gerakan agar perusahaan tambang batu kapur di kawasan tersebut kembali dibuka pemerintah.

Gubernur Jabar ini menegaskan, cara tersebut justru telah salah. Ia menolak keinginan itu karena dinilai tidak konsisten terhadap tujuan awalnya menjaga lingkungan di kawasan karst

"Setelah itu didekati, kemudian diizinkan. Saya tuh paling nggak suka. Jadi, kalau orang harus konsisten, kalau pelanggaran lingkungan mau itu disuap, dikasih duit, dikasih sembako tetap enggak boleh direkomendasi. Itu cara saya memimpin," jelasnya.

Kenapa Warga Minta Tambang Batu Kapur di Karst Karawang Dibuka?

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi meminta pertanyaan berikutnya terkait keinginan warga. Ia menyinggung dampak lingkungan apabila tambang kembali dioperasikan secara legal.

Menurut KDM, pembakaran kapur untuk pabrik semen menciptakan kepulan asap hitam yang pekat. Baginya, hal itu rentan terjadinya polusi udara hingga pelanggaran lingkungan.

Tidak hanya itu, asap hitam tebal dari pembakaran batu kapur itu juga bisa mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Ia mengatakan, kondisi ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut.

"Kenapa ibu enggak ada tindakan juga? Enggak diprotes untuk ditutup?," tanya KDM.

Ai menjelaskan alasan pemerintah desa tidak menutup tambang batu kapur tersebut. Pertama, perusahaan mengajak Pemda Karawang merencanakan relokasi tempat operasional pertambangan.

"Kalau untuk ditutup, itu sesuatu hal yang sangat tidak mungkin," terang Kades Tamansari tersebut.

Dedi Mulyadi menegaskan, pemerintah desa harus bersikap objektif. Ia mempertanyakan tempat menjadi tujuan relokasi untuk operasional pertambangan yang baru.

Kemudian, KDM mengulik seputar jaminan untuk pekerja lainnya. Mulai dari BPJS Kesehatan, jaminan hari tua, kecelakaan kerja, dan sebagainya.

Ia memahami kehadiran perusahaan tambang sebagai salah satu sumber ekonomi warga sekitar. Namun, ia juga harus melihat dari aspek dampak kepulan asap hitam yang mencemari lingkungan.

Ia pun mengambil langkah menangani tambang di karst Karawang secara berkeadilan. Ia meminta beberapa perusahaan tambang dijadikan satu wadah dan harus menemukan lokasi relokasi yang tepat untuk kebutuhan operasional barunya.

(hap)