Pramono Angkat Bicara soal Perlintasan Sebidang Tanpa Penjaga: DKI Siap Dukung, Tapi Kewenangan Ada di KAI

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan posisi Pemerintah Provinsi DKI dalam polemik keselamatan perlintasan sebidang kereta api yang kembali menjadi sorotan nasional.

Pernyataan ini muncul di tengah langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang mendorong percepatan pembangunan flyover pascakecelakaan fatal di Bekasi.

Menanggapi isu perlintasan tanpa penjagaan, Pramono menekankan bahwa kewenangan utama berada di tangan operator perkeretaapian, yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI). Karena itu, intervensi langsung dari Pemprov DKI hanya dapat dilakukan jika ada penugasan resmi.

“Seperti kita ketahui bersama, untuk lintasan rel kereta api itu memang menjadi tanggung jawab atau kewenangan dari KAI,” ujarnya di Hotel Mercure Grogol, Jakarta Barat, Minggu (3/5/2026).

Meski demikian, Pramono membuka ruang kolaborasi penuh dengan pemerintah pusat maupun KAI. 

Ia memastikan DKI siap memberikan dukungan jika diminta, terutama dalam upaya mempercepat pengamanan perlintasan sebidang yang selama ini dikenal rawan kecelakaan.

“Sehingga dengan demikian Pemerintah DKI Jakarta kalau kemudian ada penugasan yang diberikan, kami akan dengan senang hati untuk memberikan support kepada KAI,” lanjutnya.

Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa persoalan perlintasan sebidang tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut, mengingat tingginya risiko kecelakaan.

“Kita akan segera atasi, pemerintah daerah bekasi telah mengajukan dibuat fly over karena bekasi juga padat dan keperluan kereta api sangat penting,” ujarnya.

Prabowo menyebut kebutuhan pembangunan infrastruktur pengaman rel di Bekasi sangat mendesak, sehingga pemerintah pusat akan turun langsung melalui dukungan anggaran khusus.

“Sangat mendesak jadi saya sudah setuju segera dibangun fly over langsung oleh bantuan presiden,” tegasnya.

Tak hanya di Bekasi, Prabowo mengungkapkan terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan serupa di Pulau Jawa yang dinilai berisiko tinggi dan perlu segera ditangani. Banyak di antaranya merupakan peninggalan lama yang belum tersentuh modernisasi.

“Kemudian, di Jawa ada 1800 titik yang juga lintasan seperti ini dari zaman Belanda beberapa puluh tahun sekarang sudahlah kita selesaikan segera,” katanya. (agr/muu)