Pantas KDM Geram Ditagih Kompensasi oleh Ribuan Eks Pekerja Tambang Bogor, Dedi Singgung Sosok Kades

Ia menggambarkan penderitaan warga yang harus pulang larut malam, akibat kemacetan, hingga dampak kesehatan yang bahkan berujung kematian.

Pemerintah, kata dia, telah menangani sebagian dampak tersebut, termasuk santunan bagi korban dan pembangunan infrastruktur hingga perbatasan Banten.

Di tengah kebuntuan, sejatinya Pemprov Jabar sebenarnya telah menawarkan solusi alternatif, dengan mengalihkan pekerja tambang, khususnya buruh kasar, menjadi tenaga kebersihan di bawah DBMPR.

Dengan upah harian tambang yang hanya berkisar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu tanpa jaminan sosial, skema ini dinilai lebih layak dan aman. Namun, solusi tersebut hingga kini belum berjalan karena terkendala data.

"Saya meminta untuk saya masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Provinsi Jawa Barat membersihkan jalan-jalan di wilayah Bogor. Tapi sampai sekarang datanya enggak ada yang mau ngasih," ungkapnya.

Dedi menegaskan, keputusan membuka kembali tambang tidak bisa dilakukan terburu-buru. Ia memilih menahan diri dari pertemuan dengan pengusaha tambang, demi menjaga integritas dan memastikan seluruh keputusan berbasis sistem yang tengah disusun.

Menurutnya, membuka tambang tanpa solusi jalur distribusi hanya akan memicu konflik baru di Parungpanjang.

"Kalau lewat Parungpanjang lagi, begitu dibuka nanti protes lagi yang Parungpanjang, demo lagi. Kan ini kan harus diambil jalan tengah, bagaimana kedua-duanya berjalan," tegasnya. (cep/muu)