Purbaya Turun Tangan Bongkar Hambatan PLTS Terapung Saguling Senilai Rp1,3 Triliun

Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta komitmen lebih jelas dari PLN terkait kewajiban penyediaan lahan pengganti. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan realisasi kewajiban lahan pengganti PLN di Jawa Barat masih jauh dari target.

Pemprov mencatat kebutuhan lahan pengganti mencapai 1.081 hektare, sementara realisasi baru sekitar 159 hektare atau 14,7 persen.

“Tentu tidak bisa langsung ‘pok terlong’ kata orang Bandung, tapi paling tidak kami mohon agreement atau pakta integritas dari Bapak, sehingga kami yakin kita selesaikan paralel,” ujarnya.

Sidang akhirnya menghasilkan kesepakatan percepatan penyelesaian proyek. Purbaya memberi tenggat hingga 2027 bagi PLN untuk menuntaskan kewajiban penggantian lahan, sementara rekomendasi Gubernur Jawa Barat dipastikan segera diterbitkan agar izin kawasan hutan bisa diproses lebih cepat.

“Yang jelas kan nanti dikasih waktu sampai 2027 nanti cukup, saya pikir waktunya. Tapi yang jelas, untuk proyek ini, kendala tadi rekomendasi Gubernur sudah dihilangkan, akan keluar dalam waktu singkat. Nanti tinggal diurus ke Kementerian Kehutanan. Jangan terlalu lama ya,” tutup Purbaya.

Proyek PLTS terapung Saguling menjadi bagian penting dari agenda transisi energi Indonesia.(agr/raa)