Siap-siap, Gubernur Dedi Mulyadi Segera Keluarkan Peraturan Batasan Tinggi Bangunan di Wilayah Bersejarah: Jangan Ganggu Estetika

Jakarta, tvOnenews.com- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi segera mengeluarkan peraturan yang mengatur soal batasan tinggi ataupun luas sebuah bangunan di Jabar.

Hal tersebut ia sampaikan, kala ia berkunjung ke wilayah Istana Cipanas, Jawa Barat. Dengan itu Dedi Mulyadi yang disapa KDM menyoroti banyaknya bangunan atau hotel di sekitar kawasan bersejarah tersebut.

Menurut Kang Dedi Mulyadi banyak pembangunan tidak memperhatikan estetika dan keamanan objek vital negara. Ia mencemaskan kejadian di daerah lain di mana gedung bersejarah “terpungung” oleh hotel-hotel tinggi.

Dengan begitu, Bapa Aing itu mencegah hal itu terjadi di Cipanas, KDM berencana menggodok Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan mengatur radius pembangunan di sekitar gedung bersejarah di Jawa Barat. 

“Nanti saya buatkan Pergub-nya. Harus ada batasan radius, tidak boleh ada bangunan yang ketinggiannya melebihi istana atau desainnya merusak pandangan. Ini demi menjaga marwah situs sejarah kita,” katanya, dalam laman Bappenda Jabar, Munggu (10/5).

Di tengah kunjungannya tersebut, KDM juga menyusuri hutan lindung seluas 2,5 hektar di area istana. Ia pun berbagi pandangannya tentang filosofi ekologi Raja Pajajaran.

Menurutnya, pemilihan lokasi Istana Cipanas oleh Belanda di masa lalu selaras dengan kearifan lokal. Saat itu menilai kawasan tersebut sakral karena kandungan mineral dan sumber air panasnya yang melimpah.

Selain kritis, KDM juga memberikan pujian pada pepohonan besar yang tetap tegak berdiri meski telah berusia ratusan tahun.

Pasalnya menanam pohon ratusan tahuh lebih sulit dibandingkan membangun jqlan jalan tol. Itu pesan sebagai filosofi ekologi.

 “Membangun jalan tol ribuan kilometer saya sanggup, anggarannya ada. Tapi menanam pohon sampai besar dan rimbun seperti ini, uang tidak bisa membelinya. Ini kemewahan yang sebenarnya,” jelas KDM.

Di sisi lain, KDM tengah berfokus juga mewujudkan mimpinya untuk berantas banjir. Hasil dari dampak kerusakan lingkungan di hulu, katanya.