Sherly Tjoanda: Konektivitas Bisa Tekan Angka Kemiskinan di Maluku Utara

Jakarta, tvOnenews.com- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda pernah menyampaikan perkara pentingnya konektivitas di Malut untuk mendukung segala aktivitas warganya.

Dalam hal ini, Sherly Tjoanda mengatakan konektivitas termasuk bagian dari perkembangan infrastruktur di daerah dan kota Maluku Utara. 

Menurut gubernur yang bernama lengkap Sherly Tjoanda Laos itu bahwa adanya kegelisahan masyarakat mengenai ketimpangan antara angka pertumbuhan ekonomi dengan realitas di lapangan. 

Dengen kondisi tersebut, Gubernur Malut tersebut menyoroti bahwa dari total 6.300 km ruas jalan provinsi dan Kabupaten, terdapat 1.900 km (30 persen) yang mengalami rusak berat.

"Tanpa konektivitas, tidak ada pemerataan ekonomi. 80 persen penduduk kita adalah petani dan nelayan" jelasnya dalam laman Malutpro, Senin (11/5). 

"Satu-satunya cara agar mereka keluar dari kemiskinan struktural adalah dengan memastikan hasil panen, dan tangkapan mereka bisa sampai ke pasar dengan cepat melalui jalan dan jembatan yang terkoneksi," tegas Gubernur Maluku Utara.

Kendati begitu, Sherly pun mengungkapkan dibutuhkannya kebijakan "Out of the Box" dengan skema pembiayaan target Rp4,5 triliun untuk menuntaskan jalan rusak, dengan:

Pertama, optimalisasi APBD, minimal 10 persen dialokasikan untuk infrastruktur.

Kedua, skema Lapen (Lapisan Penetrasi): Memprioritaskan fungsionalitas jalan.

Ketiga, inovasi Kontrak Payung: Maluku Utara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan kontrak payung jasa konstruksi dengan pendampingan LKPP, yang berhasil mengefisiensi anggaran hingga 30 persen.

Sehingga tidak hanya bangunan fisik, Sherly pun menaruh perhatian besar pada akses pendidikan.

Keterangan ini disampaikan Gubernur Malut itu kala membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Maluku Utara, Kamis (7/5), di Gamalama Ballroom, Bela Hotel, Ternate.

Menanggapi data bahwa 50 persen anak SD di beberapa Kabupaten tidak lanjut ke SMP dan SMA, ia telah mengambil langkah progresif sejak 2025 dengan menggratiskan uang komite SMA/SMK/SLB se-Maluku Utara.

Sebagaimana datanya, angka anak yang tidak lanjut SMA turun 50 persen (dari 20 ribu menjadi 10 ribu anak). Pada 2026, Gubernur akan meluncurkan Pilot Project Sekolah Jarak Jauh di Morotai, Halmahera Utara.