Nelayan di Maluku Utara dibuat Full Senyum, Sherly Tjoanda Siap Tanggung Biaya Nikah Massal

Jakarta, tvonenews.com- Warga Maluku Utara (Malut) dibuat full senyum nih karena adanya bantuan dari Gubernur, Sherly Tjoanda.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda mengeluarkan solusi berupa bantuan langsung bagi warganya yang belum menikah secara resmi.

Solusinya ternyata menarik publik, karena videonya ia bagikan lewat akun instagram pribadi Sherly Tjoanda Laos.

Warga ini kumpulan nelayan yang mencurahkan kesulitannya. Ternyata selama ini kesulitan untuk menikah secara hukum negara.

Sumber :

• Kolase tvOnenews.com/Instagram t_jo/Gemini AI

Para nelayan mengaku memiliki data penduduk seperti KTP dan KK tetapi yang tertulis tidak ada kutipan akta keluarga karena mayoritas nelayan menikah secara siri.

Baca Juga

Hasil Cek KAI soal Insiden Kemarin, Ada Gangguan pada Sistem Penggerak Eskalator di Stasiun Duri

"jadi ini ibu ada di KTP sudah nikah dan di KK nya juga sudah menikah, tapi tidak ada kutipan akta nikahnya karena rata-rata ini kami para nelayan nikahnya pernikahan siri," tanya seorang nelayan, dikuti dari instagram Sherly Tjoanda, Senin (11/5).

Tanpa basa-basi Sherly pun langsung menjawab keluhaan warganya yang belum menikah secara negara. Dia memberikan bantuan pernikahan massal secara gratis.

"jadi koordinasikan dan semua dikumpulkan.Kawin massal di pengadilan agama ditanggung oleh Pemprov maluku utara," jelasnya.

Sumber :

• dok.kolase tvOnenews.com

Sebagaimana diketahui, Sherly Tjoanda sebagai gubernur Malut membawa visi pembangunan baru lima tahun ke depan, yaitu "Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan."

Seoerti berikut, adanya transformasi Sosial dan SDM Berkualitas: Peningkatan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pembangunan keluarga.

Kemandirian Ekonomi dan Hilirisasi: Mendorong ekonomi berbasis produktivitas dan teknologi, dan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan: Mewujudkan birokrasi inklusif, adaptif, dan digital.
    
Demokrasi, Stabilitas, dan Investasi: Meningkatkan indeks demokrasi dan daya saing investasi. Juga ada ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan: Pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, dan pengembangan Wilayah Kepulauan: Mendorong pemerataan dan konektivitas antarwilayah.(klw)