Dedi Mulyadi Rencanakan Buat Jalan Provinsi Berbayar di Jabar, Sebagai Pengganti Pajak Kendaraan

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan rencana untuk mengganti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan dengan sistem jalan berbayar pada setiap ruas jalan milik provinsi.

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna di DPRD Jawa Barat pada Senin (11/5). 

Langkah ini diambil sebagai respons atas tren kendaraan listrik yang saat ini bebas pajak, sekaligus untuk menciptakan asas keadilan bagi pemilik kendaraan yang jarang menggunakan jalan raya.

"Ya ini konsep, kan pajak untuk kendaraan listrik tidak boleh dikenakan. Tapi ada pemikiran kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar," ungkap Dedi Mulyadi saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD Jabar, Bandung.

Dedi berpendapat bahwa sistem "bayar saat melintas" ini jauh lebih adil dibandingkan dengan skema pajak tahunan konvensional. Pasalnya, banyak pemilik kendaraan yang tetap dibebani pajak meskipun kendaraan mereka jarang dioperasikan di jalan raya.

Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini baru akan diterapkan apabila kualitas infrastruktur jalan provinsi sudah ditingkatkan hingga setara dengan standar jalan tol. 

Terkait teknis pemungutan, Dedi Mulyadi membayangkan penggunaan teknologi digital canggih yang tidak mengharuskan pengendara berhenti atau menempelkan kartu.

"Memperhitungkan semua jalan provinsi memenuhi syarat seperti jalan tol. Sistem pembayarannya nanti digital, tidak usah ditempel seperti tol. Ada teknologinya, sudah ada. Di negara-negara lain sudah ada," jelas pria yang akrab disapa KDM tersebut.

Realisasi konsep revolusioner ini tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memulai kajian mendalam pada tahun 2026 mendatang. 

Proses pengkajian ini nantinya akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pakar transportasi, akademisi, hingga koordinasi lintas sektoral antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Jawa Barat.

Dedi menyadari bahwa ide besar ini memerlukan landasan ilmiah dan teknis yang kuat sebelum bisa benar-benar dieksekusi. "Namanya konsep butuh kajian, ini akan segera dikaji," pungkasnya. (ant/dpi)