Dedi Mulyadi Tak Main-main, Tegas Larang Izin Pembangunan Tempat Wisata dan Perumahan di Kawasan Hutan Jabar

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah radikal untuk melindungi wilayahnya dari ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 

Ia secara resmi melarang seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat memberikan izin baru bagi pembangunan kawasan wisata maupun perumahan yang memakan lahan hutan dan perkebunan.

Kebijakan tegas ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/ASDA EKBANG.

Melalui instruksi tersebut, pria yang akrab disapa KDM ini ingin memastikan benteng ekologis Jawa Barat tetap terjaga dari eksploitasi lahan yang tidak terkendali.

"Bupati dan wali kota harus lebih proaktif dalam pengendalian alih fungsi lahan dan pengembalian fungsi-fungsi konservasi, khususnya kawasan hutan dan perkebunan," tegas Dedi Mulyadi di Bandung, Senin (11/5).

KDM menilai, penghentian izin pembangunan di area hijau sudah menjadi kebutuhan mendesak. 

Ia tidak ingin lagi melihat kawasan lindung berubah fungsi menjadi area komersial atau permukiman yang justru merusak daya dukung lingkungan dan mengancam keselamatan warga di masa depan.

Dasar hukum kebijakan ini diperkuat oleh Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan. 

Dengan payung hukum tersebut, Gubernur kini memiliki mandat penuh untuk mengawasi ketat para pemegang hak atas tanah serta berkolaborasi untuk mengembalikan fungsi lahan ke peruntukan aslinya.

Dalam upaya menyukseskan misi penyelamatan lingkungan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak membiarkan pemerintah daerah bekerja sendirian. 

Dedi Mulyadi memastikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dukungan penuh berupa alokasi dana, penyediaan sarana, hingga sumber daya manusia guna memulihkan lahan-lahan kritis secara masif.

Selain itu, kebijakan ini juga akan menjadi alat ukur bagi kinerja perangkat daerah di tingkat kabupaten dan kota. 

Evaluasi mendalam akan dilakukan untuk melihat sejauh mana para kepala daerah berkomitmen menjaga kawasan konservasi sebagai kunci utama dalam meminimalisir risiko bencana alam di Jawa Barat. (ant/dpi)