Keselamatan Prajurit Prioritas Utama, Kemenko Polkam Buka Peluang Tarik Pasukan TNI dari Lebanon

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa perlindungan nyawa prajurit TNI yang bertugas di Lebanon adalah harga mati. 

Jika situasi di lapangan memburuk dan jaminan keamanan dari PBB tidak lagi memadai, opsi penarikan pasukan akan segera dipertimbangkan.

Kepala Biro Humas dan Data Informasi (Karo Humas Datin) Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana menyampaikan bahwa langkah penarikan dini tetap tersedia dalam skenario darurat.

"Apabila mandat UNIFIL tidak lagi mampu memberikan perlindungan bagi personel pemelihara perdamaian, maka penarikan pasukan lebih awal menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan," tegas Honi saat memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (12/5).

Meski demikian, Honi menjelaskan bahwa hingga saat ini misi perdamaian tersebut masih dianggap layak diteruskan.

Ada tiga pertimbangan utama yang membuat pemerintah tetap menempatkan personelnya di Lebanon.

Pertama, adanya pemantauan ketat secara terus-menerus. Pemerintah secara rutin menerima data terkini dari TNI dan KBRI di Beirut mengenai titik-titik rawan konflik. 

Langkah-langkah mitigasi juga telah disiapkan secara matang untuk menghadapi segala potensi ancaman.

Kedua, adanya fleksibilitas dalam penempatan pasukan. Satuan tugas di lapangan memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan ulang posisi jika sebuah wilayah dinilai tidak lagi aman.

"Reorganisasi dan reposisi kekuatan pasukan dengan pertimbangan efektivitas perlindungan, bisa berupa pengosongan atau pemindahan pos satgas sesuai dengan situasi keamanan yang berlaku," lanjut Honi.

Faktor terakhir adalah adanya jaminan hukum internasional. Pemerintah Indonesia menuntut transparansi penuh dari PBB dalam menginvestigasi setiap kejadian yang membahayakan pasukan perdamaian.

"Kita memegang komitmen jaminan akuntabilitas pihak-pihak yang bertanggung jawab dan mekanisme perlindungan PBB serta penegakan hukum internasional atas keamanan peace keepers," ujar Honi.

Keyakinan pemerintah ini didorong oleh dukungan kuat dari komunitas internasional dan PBB terhadap keselamatan personel TNI. 

Sebagai informasi tambahan, Indonesia baru saja memberangkatkan 780 prajurit Satgas Kontingen Garuda (Satgas Konga) UNIFIL pada akhir Mei lalu untuk menggantikan personel yang telah menyelesaikan masa tugas selama satu tahun di wilayah konflik tersebut. (ant/dpi)