Raup Pendapatan Rp100 Juta Per Hari, Parkir Ilegal di Blok M Square Resmi Disegel Pansus DPRD DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan dukungannya terhadap langkah yang dilakukan Pansus DPRD tersebut.

Menanggapi kasus itu, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Yustinus Prastowo, mengatakan Dinas Perhubungan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) masih mendalami dugaan pelanggaran yang terjadi.

Menurut Yustinus, pemerintah daerah tidak akan mentolerir aktivitas parkir ilegal di Jakarta. 

Namun di sisi lain, Pemprov juga ingin memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap fasilitas parkir yang layak dan tertata.

“Prinsipnya, Pemprov tentu tidak menolerir apapun terkait aktivitas parkir ilegal. Jadi, kita ingin melakukan penertiban, tapi di sisi lain juga memberikan jalan keluar, bagaimana kantong-kantong parkir bisa disediakan dengan baik, dengan proper, perbaikan sistem, digitalisasi dan sebagainya,” ungkap Yustinus.

Sebelumnya, Pansus DPRD DKI Jakarta mendorong digitalisasi sistem parkir melalui pembayaran nontunai untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah. 

Pengawasan transaksi parkir juga diharapkan dilakukan secara real time melalui sistem Electronic Transaction Parking Tax (E-TRAPT).

Pemprov DKI Jakarta berharap penertiban tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem pengelolaan parkir di ibu kota agar lebih transparan dan tertib.

Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan pengelolaan parkir ke depan bisa memberikan manfaat maksimal, baik bagi masyarakat sebagai pengguna layanan maupun bagi pendapatan asli daerah. (gwn)