Kronologi Polemik LCC Empat Pilar MPR RI, Berawal dari Pertanyaan "DPR dalam Memilih Anggota BPK Diwajibkan Memperhatikan Pertimbangan Lembaga Mana?"

Jakarta, tvOnenews.com - Inilah kronologi lengkap polemik Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 yang saat ini menjadi sorotan publik. 

Publik menyoroti LCC Empat Pilar MPR RI 2026 ini gara-gara diduga terjadi kesalahan penilaian pada saat sesi pertanyaan rebutan. 

Yang menjadi sorotan, yakni respons dewan juri terhadap keberatan peserta. 

Polemik ini berawal saat LLC Empat Pilar MPR RI 2026 memasuki babak final. Babak ini diselenggarakan di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Sabtu (9/5/2026).  

Di babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat itu, tiga SMA bertarung. Tiga SMA itu antara lain SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas dan SMAN 1 Sanggau. 

Dilihat dari video perlombaan yang ditayangkan YouTube MPRGOID, kesalahan penilaian bermula dari pertanyaan: "DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?". 

SMAN 1 Pontianak yang merupakan regu C dalam LCC itu menjawab: "Anggota BPK dipilih Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan Presiden”. 

Usai jawaban itu disampaikan, juri mengurangi lima poin regu C. 

Pertanyaan pun dilempar ke regu lain. Regu B yang merupakan SMAN 2 Sambas akhirnya menjawab: "Anggota BPK dipilih Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan Presiden”. 

Mendengar jawaban regu B, juri menyatakan benar.

"Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai sepuluh," kata Dewan Juri yang merupakan Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita W.B.

Regu C keberatan atas penilaian juri yang memberikan poin kepada regu B, sedangkan regunya dikurangi lima poin. Padahal, menurut regu C, jawaban mereka sama. 

"Dewan juri, izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama," ujar perwakilan regu C. 

Merespons pernyataan keberatan itu, Dyastasita lantas menjawab: "Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi."

"Ada," sanggah salah satu siswi dari regu C.

"Tadi saya mengatakan seperti ini, 'Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden'," katanya mengulangi jawaban sebelumnya.