DPR: Polri Harus Tindak Tegas Premanisme dan Begal yang Ganggu Masyarakat

Jakarta, tvOnenews.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji menyoroti maraknya aksi begal dan premanisme yang terjadi di berbagai daerah sepanjang Mei 2026.

Ia meminta aparat kepolisian bertindak lebih tegas karena kriminalitas jalanan dinilai mulai mengganggu rasa aman masyarakat dan aktivitas ekonomi rakyat kecil.

“Negara tidak boleh kalah oleh pelaku kriminal jalanan,” kata Sarmuji dalam keterangannya, Rabu (13/5).

Menurutnya, aksi begal kini bukan lagi sekadar tindak kriminal biasa karena dampaknya membuat masyarakat takut beraktivitas, terutama pada malam hingga dini hari.

“Ketika masyarakat mulai takut keluar rumah atau bepergian karena ancaman begal, maka yang terganggu bukan hanya keamanan, tetapi juga aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial warga,” ujarnya.

Sarmuji menyoroti sejumlah kasus kriminal jalanan yang belakangan terjadi di Lampung, Makassar, Pasuruan, Bandung, Tangerang, Jakarta Barat, hingga beberapa wilayah lain.

Ia meminta Polri meningkatkan patroli rutin dan operasi pencegahan di titik-titik rawan kejahatan seperti jalur sepi, kawasan pinggiran kota, akses industri, hingga jalan penghubung antardaerah.

“Pencegahan harus diperkuat. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting agar masyarakat merasa terlindungi. Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah ada korban,” tegasnya.

Politikus Golkar itu juga menilai aksi begal dan premanisme paling berdampak terhadap masyarakat kecil yang mencari nafkah di malam hari, mulai dari pedagang, pengemudi ojek, kurir, hingga pelaku UMKM.

“Premanisme dan begal bukan hanya mengganggu keamanan, tetapi juga memukul usaha kecil masyarakat,” katanya.

Sarmuji meminta aparat tidak hanya bergerak saat kasus viral di media sosial, tetapi aktif melakukan pencegahan dan pemetaan kelompok kriminal.

“Jangan biarkan ruang publik dikuasai rasa takut. Negara harus memastikan masyarakat kecil bisa bekerja dan mencari nafkah dengan aman,” ucap Sarmuji.

Ia juga mendesak Polri menindak tegas praktik premanisme berkedok pungutan liar maupun intimidasi yang dinilai merusak iklim usaha dan kenyamanan masyarakat.

“Polri harus menindak tegas premanisme dan begal yang mengganggu masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa hukum kalah oleh kelompok-kelompok kriminal,” tegas Sarmuji.