Golkar Buka Peluang Dukung Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah, Sebut untuk Hindari Konflik dengan Kepala Daerah

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji buka suara soal wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa ada wakil kepala daerah.

Dia mengatakan Pilkada tanpa wakil menjadi salah satu opsi yang dibicarakan di partai politik (parpol).

“Ah, itu salah satu opsi itu juga dibicarakan. Pilkada tanpa wakil, lalu model pemilihannya itu kan sudah dibicarakan, ya,” kata Sarmuji di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).

Menurut Sarmuji, pelaksanaan Pilkada tanpa wakil kepala daerah diusulkan guna menghindari konflik dengan kepala daerah.

“Memang untuk salah satu cara untuk menghindari benturan antara kepala daerah dan wakil yang saat ini menjadi fenomena di banyak daerah, itu memang bisa dipikirkan pilkada tanpa wakil,” kata dia.

Jika wacana tersebut disetujui semua pihak, Sarmuji mengatakan poin tersebut akan masuk dalam bahan revisi undang-undang Pilkada.

Baca Juga

Sebelas Anggota DPR RI Fraksi Golkar Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Jabatan Wapres Gibran

“Tapi undang-undang pilkada itu apakah menjadi diri sendiri, berdiri sendiri atau menjadi kodifikasi atau omnibus law di undang-undang pemilu masih belum diputuskan sampai sekarang,” jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyinggung soal pembagian peran antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak seimbang.

Dia pun mengusulkan agar Pilkada selanjutnya hanya memilih kepala daerah tanpa wakil kepala daerah.

“Kita pilih saja kepala daerah tanpa wakil. Wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah. Ini biar tidak menjadi vote getter saja, kasihan wakil kepala daerah saat ini,” ungkap Khozin.

Menurutnya, hubungan antara kepala daerah dan wakilnya juga kerap tidak akur pada beberapa daerah.

“Hampir 60 persen data yang kita miliki di daerah itu disharmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah,” jelas Khozin. (saa/rpi)