Dam Haji Diperdebatkan MUI dan Kemenhaj, DPR Ingatkan Jangan Sampai Jamaah Bingung

Jakarta, tvOnenews.com - Perbedaan pandangan antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) soal pelaksanaan dam haji menjadi sorotan. Di tengah polemik itu, Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah dan ulama segera mencari titik temu agar jamaah tidak dibuat bingung. MUI sebelumnya menegaskan dam haji sebaiknya tetap dilakukan di Tanah Haram. Sikap itu merujuk pada Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 yang menyebut penyembelihan dam di luar Tanah Haram tidak sah, kecuali dalam kondisi darurat atau ada uzur syar’i. Sementara itu, Kemenhaj melalui surat edarannya membuka opsi bagi jamaah untuk melaksanakan dam di dalam negeri. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menilai perbedaan pandangan tersebut harus disikapi secara bijak. Menurutnya, baik MUI maupun pemerintah sama-sama ingin memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia. “Perbedaan pandangan ini saya kira harus dilihat sebagai bagian dari dinamika dalam mencari formulasi terbaik bagi penyelenggaraan ibadah haji. MUI melihat dari sisi kehati-hatian syariat, sementara pemerintah juga mempertimbangkan aspek teknis pelayanan dan kemudahan jamaah,” ujar Singgih, Kamis (14/5/2026). Ia menegaskan pandangan ulama tetap harus menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam kebijakan yang berkaitan langsung dengan ibadah dan fikih. “Kita tentu menghormati pandangan MUI sebagai otoritas keagamaan. Karena itu, komunikasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan para ulama harus terus diperkuat agar jamaah mendapatkan kepastian yang jelas dan tidak bingung di lapangan,” paparnya. Singgih mengingatkan polemik tersebut jangan sampai menimbulkan keresahan di tengah jamaah yang sedang bersiap menjalankan ibadah haji. “Jangan sampai perbedaan pandangan ini justru membuat jamaah bingung atau khawatir. Pemerintah dan para ulama perlu duduk bersama mencari titik temu terbaik dengan mengedepankan kemaslahatan umat,” lanjutnya. Menurut dia, yang paling penting saat ini adalah memastikan jamaah tetap bisa menjalankan ibadah dengan tenang, sah secara syariat, dan tidak terbebani polemik berkepanjangan. Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI mengimbau jamaah haji Indonesia tetap melaksanakan dam di Tanah Suci. MUI menilai penyembelihan dam merupakan satu rangkaian ibadah haji yang idealnya dilakukan di Tanah Haram, kecuali terdapat kondisi darurat atau larangan dari otoritas Arab Saudi.(rpi/raa)

Dam Haji Diperdebatkan MUI dan Kemenhaj, DPR Ingatkan Jangan Sampai Jamaah Bingung

Berita Terkait

DPR RI Desak Guru Honorer Tak Digantung Statusnya: Kalau Dibutuhkan, Angkat Jadi ASN

Menjelang Ibadah Haji 2026 Jangan Lupa Puasa Sunnah, Berikut Jadwal Puasa Dzulhijjah

Polisi Ungkap Pelaku Curat Pengendara Motor di Jakbar Ternyata Residivis dan Kurir Narkoba, Ini Motifnya

Komisi XI DPR RI Sebut Persatuan dan Kesatuan Bangsa Modal Utama Hadapi Gunacangan Ekonomi Global

Topik Terkait

Mui

Kemenhan

Haji

Umrah

Dpr Ri

Saksikan Juga

Olah TKP Kebakaran Maut di Sunter

Polisi Dalami Motif Penyekapan Tiga Anak di Bandung

Tumpukan Tanah Setebal 5 Meter Menimpa Pencari Besi Bekas Hingga Tewas

Menkeu Purbaya Optimis Indonesia Mampu Lewati Krisis Global

Pegawai Kemenkumham Ditemukan Tewas di Dalam Kamar Kos

MK Tegaskan Jakarta Masih Jadi Ibu Kota, Bagaimana Nasib IKN?

Viral

Dedi Mulyadi

Kpk

Kdm

Prabowo Subianto

Jakarta