PKB Soroti Relasi Kuasa, Politik hingga Agama dalam Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPR RI Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh menilai kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren sangat rumit.

Menurutnya selain permasalahan penerapan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), faktor relasi politik hingga agama sangat kuat.

"Jadi memang tidak bisa dipandang dari satu sisi ke sisi yang lain, dan relasi kuasanya juga cukup tinggi di situ," kata dia di DPP PKB, Jakarta, Jumat (15/5/2026).

"Jadi kita ketika membicarakan itu mulai dari relasi kuasa, power antara pelaku dan korban, relasi kuasa agama, relasi kuasa politik, dan sebagainya, pasti sangat persoalannya ada complicated-nya di itu," sambungnya.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh stakeholder untuk membongkar dan mencari solusi bersama-sama dan tidak hanya pesantren saja yang bergerak.

"Karena kita paham betul bahwa belum juga seluruh aparat pemerintah yang di yang bagian mengurusi ini, ini sampai tingkat ke bawah ini paham betul dengan tupoksi masing-masing," ucapnya.

Sebelumnya, PKB akan menggelar Temu Nasional Pondok Pesantren sebagai respon banyaknya kasus kekeserasan seksual yang terjadi di berbagai daerah.

Pertemuan yang akan digelar pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026 di Jakarta itu mengundang 250 pengasuh pondok pesantren dari berbagai daerah.

Nihayatul mengungkapkan, bahwa dalam kurun waktu seminggu terakhir, PKB banyak menerima permohonan pengaduan, dan juga curhatan dari sejumlah pesantren terkait dengan kekerasan seksual.

Terutama pasca kejadian kekerasan yang dilakukan oleh seorang kiai di salah satu ponpes di Pati dengan jumlah korban yang mencapai puluhan santriwati.

Tentunya kejadian tersebut membuat keresahan bagi para pengasuh ponpes. Sehingga acara ini untuk saling berbagi kondisi di lapangan, psikologis, hingga mencari jalan keluar bersama.

"Kami sangat prihatin ketika mendengar ada santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual di sejumlah daerah. Mulai dari kasus di Pati, Jepara, Bogor, hingga terakhir di Mesuji yang memicu kemarahan warga. Peristiwa seperti ini tidak boleh lagi terjadi," kata dia dalam konferensi pers pra-Temu Nasional Pondok Pesantren di Kantor DPP PKB, Jumat (15/5/2026).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini juga mengungkapkan, maraknya kasus kekerasan seksual menjadi alarm serius yang harus direspons bersama. Terutama lingkungan pesantren sebagai lembaga pendidikan moral dan keagamaan.

Oleh karena itu dengan digelarnya pertemuan ini, menjadikan ruang dialog sekaligus konsolidasi nasional antar-pengasuh pesantren guna merumuskan langkah konkret dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan tersebut.

"Kami berharap forum ini dapat melahirkan langkah nyata dan rekomendasi yang implementatif agar kasus-kasus kekerasan seksual tidak terus berulang," jelasnya. (aha)