Penjelasan Lengkap Dedi Mulyadi soal Wacana Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Diganti Sistem Jalan Berbayar

Jakarta, tvOnenews.com - Inilah penjelasan lengkap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar bagi pengguna jalan. 

Bukan tanpa alasan Kang Dedi Mulyadi atau KDM mewacanakan hal itu. Pasalnya, saat ini, pihaknya ingin mewujudkan jalan provinsi yang punya standar pelayanan lebih baik.

Adapun standar pelayanan lebih baik itu dimulai dari kondisi jalan yang mulus hingga fasilitas penunjang keselamatan dan keamanan bagi pengguna jalan.

Wacana ini diungkapkan KDM sebagai bagian dari konsep besar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun infrastruktur jalan yang lebih berkualitas. 

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan yang berkualitas, jalannya mulus, memiliki drainase memadai, CCTV, penerangan jalan umum hingga pos pengamanan,” kata Dedi Mulyadi dikutip pada Sabtu (16/5/2026). 

Apabila infrastruktur dinilai sudah memadai, Dedi Mulyadi lantas berencana mengkaji penerapan sistem jalan berbayar sebagai pengganti pajak kendaraan bermotor.

KDM pun menjelaskan soal konsep sistem tersebut. Nantinya masyarakat hanya membayar saat menggunakan jalan.

Akan tetapi, sebaliknya, kendaraan yang tidak menggunakan jalan tidak akan dikenakan biaya.

“Artinya menggunakan jalan baru bayar, kalau tidak menggunakan jalan ya tidak bayar,” jelasnya. 

Menurut KDM, sistem jalan berbayar ini mencerminkan rasa keadilan.

Sebab, sambung dia, besaran pembayaran disesuaikan dengan intensitas penggunaan jalan dan beban kendaraan yang melintas.

Misalnya, kendaraan berbobot lebih berat akan membayar lebih tinggi karena memberikan dampak yang lebih besar terhadap kondisi jalan. 

Dengan sistem tersebut, masyarakat diharapkan menggunakan jalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan sehingga kemacetan dapat berkurang dan kenyamanan pengguna jalan meningkat.

Meski begitu, KDM menyebut wacana tersebut masih dalam tahap gagasan awal dan belum menjadi kebijakan resmi.

“Ini baru gagasan dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah bersama para akademisi dan berbagai pihak lainnya,” terangnya.

Meski baru gagasan, KDM menyebut pihaknya telah menyiapkan tim kajian untuk melakukan telaah lebih mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari regulasi hingga kesiapan infrastruktur pendukung. (nsi)