Kepemimpinan Perempuan Dinilai Mampu Perkuat Demokrasi dan Politik Modern

Jakarta, tvOnenews.com - Perempuan kini semakin mendapat ruang dalam dunia politik dan pemerintahan. Kehadiran perempuan tidak lagi dipandang sekadar pelengkap dalam demokrasi, melainkan sebagai bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan perempuan di sektor politik terus mengalami peningkatan. Tidak hanya sebagai pemilih, perempuan juga mulai banyak mengambil peran strategis sebagai legislator, pemimpin organisasi politik, hingga pengambil keputusan di pemerintahan.

Kepemimpinan perempuan dinilai mampu menghadirkan perspektif berbeda dalam pembangunan bangsa. Perempuan kerap dianggap lebih responsif terhadap isu sosial, pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, hingga kesejahteraan keluarga yang menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Di berbagai negara, penguatan kapasitas politik perempuan juga menjadi perhatian serius. Pendidikan politik, program mentorship, pengembangan kader muda, hingga kerja sama lintas negara mulai dilakukan untuk membuka peluang lebih besar bagi perempuan agar mampu bersaing dan memimpin di ruang publik.

Indonesia sendiri termasuk negara yang terus mendorong keterwakilan perempuan dalam politik. Sejak era Reformasi, ruang partisipasi perempuan semakin terbuka, termasuk melalui kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik dan parlemen.

Komitmen penguatan perempuan dalam politik itu juga terlihat dalam pertemuan antara Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) dan delegasi perempuan dari People's Action Party (PAP) Women’s Wing Singapura di Jakarta.

Delegasi perempuan Singapura tersebut dipimpin langsung oleh Sim Ann selaku Senior Minister of State Ministry of Foreign Affairs & Ministry of Home Affairs Singapura. Pertemuan berlangsung dalam agenda diskusi dan pertukaran gagasan mengenai penguatan kepemimpinan perempuan di bidang politik dan pemerintahan.

Dalam agenda tersebut turut hadir Ketua PIA Fraksi Demokrat DPR RI, Aliya Rajasa Yudhoyono, bersama jajaran pengurus serta kader perempuan Partai Demokrat.

Kehadiran Aliya dinilai memperkuat komitmen Partai Demokrat dalam mendorong peran strategis perempuan di dunia politik dan pembangunan nasional.

Ketua Umum PDRI, Dr. Vitri C. Mallarangeng, mengatakan Indonesia dan Singapura memiliki semangat yang sama dalam memperkuat peran perempuan dalam demokrasi serta pembangunan bangsa.

Menurutnya, perempuan memiliki kontribusi besar dalam menciptakan kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Perempuan memiliki kontribusi penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Vitri dalam keterangannya.

PDRI sendiri disebut terus berupaya memperkuat partisipasi politik perempuan melalui berbagai program, mulai dari pendidikan politik, pengembangan kepemimpinan perempuan, hingga advokasi kebijakan yang responsif gender.

Dalam forum tersebut, kedua delegasi juga membahas perjalanan Reformasi Indonesia yang membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik nasional.

Data keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia pun menunjukkan peningkatan signifikan. Jika pada 1999 keterwakilan perempuan masih berada di angka sekitar 9 persen, kini jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 21 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Selain membahas keterwakilan politik, delegasi Indonesia dan Singapura juga bertukar pandangan mengenai pengembangan kader perempuan muda, pendidikan kepemimpinan, program mentorship, hingga peluang kerja sama bilateral antarorganisasi perempuan di kawasan ASEAN.

Pertemuan itu diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi regional dalam melahirkan lebih banyak pemimpin perempuan yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat, demokrasi, dan kawasan Asia Tenggara. (nsp)