Program MBG Dinilai Jadi Faktor Utama Dongkrak Ekonomi Rakyat

Dalam kajian socio-legal yang dipaparkannya, Trubus menilai pelaksanaan MBG menghadapi tantangan kompleks, mulai dari tanggung jawab hukum penyelenggara, perlindungan penerima manfaat, pengawasan anggaran, efektivitas penggunaan dana pendidikan, hingga aspek komunikasi publik pemerintah.

“Pelaksanaan MBG menghadapi tantangan kompleks, baik dari aspek regulasi, pengawasan, komunikasi publik, maupun risiko keamanan pangan seperti keracunan dan sampah makanan,” ujarnya.

Ia menegaskan, MBG tidak dapat dipandang semata sebagai program distribusi makanan, melainkan bagian dari intervensi negara untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkuat ekonomi lokal.

“MBG bukan sekadar kebijakan teknis distribusi makanan, melainkan intervensi negara untuk percepatan pengentasan kemiskinan yang melibatkan penguatan kapasitas institusi, transformasi perilaku sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penegakan regulasi sesuai karakteristik daerah,” jelasnya.

Trubus juga mengingatkan pentingnya memastikan MBG menjadi strategi jangka panjang yang berdampak nyata terhadap ketahanan nasional dan pembangunan ekonomi.

“Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini bukan sekadar kebijakan populis untuk kepentingan politik jangka pendek, tetapi benar-benar menjadi kebijakan strategis yang berdampak positif bagi ketahanan nasional dan ekonomi negara,” katanya.(raa)