Pesan Menohok Sherly Tjoanda di Hadapan Pejabat Daerah, Gubernur Maluku Utara Itu Tak Tanggung-tanggung Singgung Soal APBN

Jakarta, tvOnenews.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda baru-baru ini menjadi sorotan setelah menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027.

Sherly menyampaikan pesan menohok di hadapan para pejabat Kementerian/Lembaga serta 10 Kepala Daerah.

Ia menyinggung soal kemiskinan yang dialami oleh para petani dan nelayan. Menurt Sherly hal tersebut adalah imbas dari mandeknya konektivitas infrastruktur selama puluhan tahun.

Ia langsung menyoroti ironi besar yang terjadi di Maluku Utara. Sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, Sherly menyebut justru manfaatnya belum dirasakan nyata oleh 80 persen warga yang menggantungkan hidup dari hasil bumi dan laut.

"Pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di Indonesia, tapi masyarakat bertanya, 'Di mana uangnya?' Mereka tidak merasakannya karena jalan rusak berat. Petani kita punya hasil kebun, nelayan punya banyak ikan, tapi mereka tetap miskin karena tidak bisa membawanya ke pasar. Satu-satunya kunci adalah konektivitas," kata Sherly Tjoanda.

Soal adanya 1.900 kilometer jalan dengan kondisi rusak berat, Pemprov Malut memilih memprioritaskan fungsi jalan dengan menerapkan pengaspalan model Lapen (Lapisan Penetrasi) ketimbang model Hotmix yang menelan biaya selangit.

Secara kalkulasi anggaran, dana sebesar Rp8 miliar hanya mampu membangun 1 km jalan Hotmix. Namun dengan nominal yang sama, pemerintah bisa mengaspal hingga 4 km jalan Lapen.

Target utamanya adalah membuka isolasi desa-desa terpencil agar hasil komoditas warga bisa langsung tersambung ke pusat pasar ekonomi.

Tak hanya itu, Pemprov Malut mencetak sejarah baru dengan menerapkan skema "Kontrak Payung" pertama di Indonesia untuk proyek infrastruktur. Langkah ini terbukti sukses menghemat biaya anggaran daerah hingga mencapai 30 persen.

Tak hanya persoalan jalan saja, sektor pendidikan juga tidak luput dari perhatian Gubermur Sherly. Evaluasi kebijakan pembebasan uang komite sekolah pada tahun 2025 terbukti sukses membawa 10 ribu anak kembali mengenyam bangku sekolah.

Melanjutkan tren positif tersebut, Pemprov Malut siap meluncurkan program Sekolah Jarak Jauh pada tahun 2026 ini untuk menjangkau wilayah pelosok dan kepulauan seperti Morotai, Halmahera Utara (Halut), dan Halmahera Timur (Haltim).

"Tidak ada alasan lagi anak Malut tidak punya ijazah SMA hanya karena tinggal di pulau terpencil. Pemerintah ingin memastikan seluruh anak Maluku Utara tetap memiliki akses pendidikan," ujarnya.

Ancam Tolak RAPBD Kabupaten/Kota yang Gemar 'Copy-Paste' Program

Demi memaksimalkan pelayanan publik, Sherly memberikan instruksi keras dan warning bagi para Bupati serta Wali Kota di wilayah Maluku Utara. Ada tiga poin krusial yang wajib dipatuhi pemerintah daerah:

1. Pangkas Biaya Seremonial: Kurangi perjalanan dinas (SPPD), rapat-rapat (FGD), serta biaya makan minum birokrasi yang tidak mendesak.

2. Kewajiban Anggaran Fisik: Setiap daerah wajib mengalokasikan minimal 10 persen APBD mereka khusus untuk pembangunan infrastruktur dasar.

3. Sanksi Tegas: Gubernur menyatakan tidak akan segan untuk menolak menandatangani RAPBD 2027 bagi Kabupaten/Kota yang tidak memprioritaskan kepentingan publik.

"Kita menjadi pemimpin mungkin hanya sekali, biarlah yang sedikit itu bermanfaat bagi banyak orang. Mari berhenti copy-paste program, mari mulai bekerja dengan data dan hati," pungkas Sherly menutup arahannya.(amr/ree)