DPR Minta Pemerintah Segera Merespons Surat Kadin China demi Menjaga Kepercayaan Investor

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, meminta pemerintah merespons serius surat resmi kamar dagang China di Indonesia yang ditujukan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. 

Sebelumnya, kamar dagang China di Indonesia menyampaikan surat resmi yang menyoroti sejumlah persoalan yang dikeluhkan pelaku usaha.

Menurut Khaeron, berbagai keluhan yang disampaikan investor China harus ditelusuri secara menyeluruh demi menjaga kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

“Ya itu dibuktikan saja dulu. Kalau kemudian memang Kadin China, memang keras sekali surat itu. Dan saya kira tinggal nanti pemerintah Indonesia meresponsnya dengan cara apa,” kata Khaeron di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026).

Ia menilai, pemerintah memiliki instrumen penegakan hukum yang lengkap untuk menelusuri berbagai dugaan persoalan yang disampaikan dalam surat tersebut, mulai dari praktik korupsi, pemerasan, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan.

“Apakah dengan penelusuran secara hukum diserahkan kepada aparat penegak hukum. Kita ada instrumen negara, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK. Ya silakan itu ditelusuri,” ujarnya.

Khaeron menegaskan, apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti, maka penindakan harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak yang berada di dalam pemerintahan.

“Kalau benar ya saya kira kita bisa melihat kok sekarang, tidak memandang apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Bahkan yang sedang dalam eksekutif juga ditindak secara tegas,” katanya.

Menurutnya, penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik maupun kepercayaan investor terhadap Indonesia.

“Ini akan menjadi fondasi yang sangat krusial untuk penegakan hukum, kemudian menegakkan hukum seadil-adilnya. Pemberantasan korupsi ini akan menjadi fondasi yang sangat fundamental dalam membangun kepercayaan publik ke depan,” tegasnya.

Khaeron juga meyakini pemerintah akan memberikan respons terhadap surat tersebut karena sifatnya resmi dan menyangkut kepercayaan internasional terhadap iklim investasi Indonesia.

“Saya yakin pasti direspons oleh negara karena ini surat resmi dari Kadin China. Jadi menurut saya memang harus direspons. Kalau tidak direspons, nanti bisa menurunkan tingkat kepercayaan internasional kepada Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, kamar dagang China di Indonesia mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi berbagai keluhan terkait iklim usaha di Indonesia. 

Dalam surat itu, investor China menyoroti kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi maupun pemerasan.

Investor China menilai kondisi tersebut telah mengganggu operasional bisnis, menurunkan kepastian usaha, dan memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan investasi mereka di Indonesia. (muu)