Usia Pensiun Polisi Bakal Diperpanjang Lewat RUU Polri

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah berencana memperpanjang batas usia pensiun anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui revisi Rancangan Undang-Undang tentang Polri atau RUU Polri. Dalam draf yang tengah dibahas, usia pensiun anggota Polri diusulkan menjadi 60 tahun.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat berada di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026). Menurutnya, perubahan batas usia pensiun dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Indonesia.

“Secara umum kalau saya lihat drafnya, usia pensiun itu sampai dengan 60 tahun,” ujar Supratman.

Sebelumnya, batas usia pensiun anggota Polri ditetapkan 58 tahun untuk seluruh golongan. Kini, pemerintah menilai perubahan diperlukan agar aturan tersebut lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemerintah Soroti Angka Harapan Hidup

Supratman menjelaskan, perubahan usia pensiun aparat penegak hukum tidak dilakukan tanpa alasan. Pemerintah mempertimbangkan peningkatan usia harapan hidup masyarakat yang dinilai berdampak pada masa produktif seseorang.

Menurutnya, masyarakat saat ini memiliki usia produktif yang lebih panjang dibandingkan beberapa dekade lalu. Karena itu, aparat penegak hukum dinilai masih dapat menjalankan tugas secara optimal hingga usia 60 tahun.

“Kenapa itu berubah, dari dulu tidak sampai 60, 58 dulu, sebelumnya berapa itu ya, itu kan karena disesuaikan dengan angka harapan hidup,” katanya.

Ia menambahkan, semakin tinggi angka harapan hidup, maka semakin panjang pula kesempatan seseorang untuk tetap produktif di dunia kerja, termasuk di institusi kepolisian.

Disebut Demi Mencetak Aparat Berkualitas

Selain faktor usia produktif, Supratman juga menyinggung aspek kualitas sumber daya manusia di institusi penegak hukum. Ia menilai pengalaman dan jam terbang aparat senior masih dibutuhkan dalam menjaga kualitas institusi.

Menurutnya, perpanjangan usia pensiun dapat menjadi salah satu cara mempertahankan aparat yang telah memiliki pengalaman panjang dalam penegakan hukum.

“Dan itu mencetak aparat penegak hukum yang berkualitas dengan itu, itu pasti akan ditentukan diperhitungkan ke sana. Jadi ini aspek keadilannya saja,” jelasnya.

Pemerintah juga memandang perubahan aturan tersebut sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan antarinstansi negara yang sama-sama memiliki fungsi penegakan hukum dan pelayanan publik.