BRI Salurkan KUR Rp65,95 Triliun hingga April 2026, Ratusan Ribu Petani dan Nelayan Sudah Terjangkau

Jakarta, tvOnenews.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hingga April 2026, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp65,95 triliun kepada sekitar 1,3 juta debitur di seluruh Indonesia. Penyaluran tersebut mayoritas difokuskan pada sektor produktif, terutama pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya BRI dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan sekaligus membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan sektor produktif di berbagai daerah.

Sektor Pertanian Jadi Penyaluran KUR Terbesar

Dari total penyaluran KUR tersebut, sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dengan nilai mencapai Rp27,95 triliun atau setara 42,38 persen dari total portofolio KUR BRI.

Sementara itu, secara keseluruhan, penyaluran ke sektor produksi mencapai 66,47 persen yang meliputi sektor pertanian, perikanan, hingga industri pengolahan.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen BRI dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Pemerintah.

Sebagai penyalur KUR terbesar di Indonesia, BRI disebut terus memperkuat kontribusinya terhadap pengembangan sektor usaha mikro dan sektor produktif.

“KUR merupakan instrumen pembiayaan BRI dalam mendukung sektor usaha mikro dan sektor produktif,” ujar Akhmad dalam keterangan resmi.

KUR BRI Sudah Jangkau 558 Ribu Petani dan 23 Ribu Nelayan

Dalam empat bulan pertama tahun 2026, penyaluran KUR BRI telah menjangkau sekitar 558 ribu petani dan 23 ribu nelayan di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Akhmad, perluasan akses permodalan tersebut diharapkan tidak hanya membantu pelaku usaha mendapatkan pembiayaan, tetapi juga mampu mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“BRI senantiasa menyalurkan KUR dengan memperluas akses permodalan, yang tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas usaha serta perputaran ekonomi di berbagai wilayah,” jelasnya.

BRI Klaim Tetap Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Dalam implementasi penyaluran KUR, BRI menegaskan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga kualitas kredit.

Akhmad menyebut aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama karena dana KUR bersumber dari dana masyarakat yang dihimpun melalui perbankan.

Karena itu, kualitas penyaluran kredit disebut harus tetap dijaga agar program pembiayaan dapat berjalan berkelanjutan.

Selain memperluas akses pembiayaan, penyaluran KUR BRI juga diarahkan agar pelaku usaha mampu berkembang dan meningkatkan kapasitas bisnisnya.

Ratusan Ribu Debitur Naik Kelas

BRI mencatat sebanyak 307 ribu debitur berhasil naik kelas hingga April 2026. Jumlah tersebut setara 31,96 persen dari target 962 ribu debitur yang ditetapkan perusahaan.

Peningkatan kapasitas usaha para debitur disebut menjadi indikator bahwa penyaluran KUR tidak hanya membantu permodalan jangka pendek, tetapi juga mendorong pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Di sisi lain, jangkauan KUR BRI terhadap rumah tangga juga terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Hingga April 2026, sekitar 19 dari setiap 100 rumah tangga di Indonesia tercatat telah mengakses fasilitas KUR BRI.

Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 18 rumah tangga pada 2025 dan 17 rumah tangga pada 2024.

Dukung Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Melalui penyaluran KUR yang terus diperluas, BRI menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendukung pengembangan UMKM nasional.

Penyaluran pembiayaan yang difokuskan pada sektor produktif dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan memperkuat perputaran ekonomi di daerah.

Dengan fokus pada sektor pertanian dan perikanan, BRI berharap pembiayaan KUR dapat terus menjadi penggerak pertumbuhan usaha masyarakat sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional yang lebih inklusif. (nsp)