Rupiah Tertekan Tajam, Ekonom Sebut Nilai Tukar RI Sedang ‘Overshooting’ dan Bebani Dunia Usaha

Jakarta, tvOnenews.com - Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan setelah terus mengalami pelemahan di tengah tingginya tekanan global. Namun di balik kondisi tersebut, sejumlah ekonom menilai pelemahan rupiah saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan memburuknya fundamental ekonomi Indonesia.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai rupiah justru sedang berada dalam fase overshooting, yakni kondisi ketika nilai tukar bergerak melemah lebih dalam dibanding kondisi fundamental ekonomi nasional yang sebenarnya.

Menurut Fakhrul, pasar keuangan global saat ini tidak hanya melihat data ekonomi jangka pendek, tetapi juga menilai arah kebijakan pemerintah, konsistensi respons ekonomi, hingga kemampuan negara menjaga stabilitas di tengah perubahan global yang berlangsung sangat cepat.

“Pasar keuangan tidak hanya membaca data hari ini. Pasar membaca arah kebijakan, kredibilitas respons, dan kemampuan negara menjaga stabilitas di tengah perubahan global yang sangat cepat,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Rupiah Jadi Penahan Utama Tekanan Ekonomi

Fakhrul menjelaskan tekanan terhadap rupiah saat ini muncul karena nilai tukar menjadi saluran utama penyesuaian dari berbagai tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya disalurkan ke sektor lain.

Dalam situasi normal, kenaikan harga energi global biasanya akan memengaruhi sejumlah indikator ekonomi secara bersamaan, mulai dari inflasi, harga domestik, beban fiskal hingga nilai tukar mata uang.

Namun saat pemerintah memilih menahan penyesuaian harga domestik demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial, tekanan ekonomi tersebut akhirnya berpindah ke pasar valuta asing.

“Rupiah akhirnya menjadi shock absorber utama. Inflasi ditahan, harga energi ditahan, tetapi tekanan ekonominya tidak hilang. Tekanan itu pindah ke kurs,” jelasnya.

Ia menilai kondisi tersebut sejalan dengan teori Dornbusch Overshooting, yakni ketika harga domestik bergerak lebih lambat sementara pasar keuangan bereaksi jauh lebih cepat sehingga nilai tukar mengalami fluktuasi lebih ekstrem dibanding fundamental ekonomi sebenarnya.

Meski demikian, Fakhrul menegaskan pelemahan rupiah saat ini tidak berarti fondasi ekonomi Indonesia melemah drastis.

Menurutnya, inflasi domestik masih relatif terkendali, sektor perbankan tetap sehat, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada dalam jalur positif.

Pasar Soroti Kredibilitas Kebijakan

Di tengah tekanan rupiah yang terus berlangsung, Fakhrul menilai pasar kini lebih fokus menilai kredibilitas kebijakan pemerintah dan keberadaan policy anchor yang mampu memberi kepastian di tengah kondisi global yang semakin volatil.

Tekanan terhadap rupiah sendiri disebut berasal dari kombinasi faktor eksternal dan domestik.

Dari sisi global, penguatan dolar Amerika Serikat menjadi faktor dominan yang menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Selain itu, tingginya imbal hasil atau yield US Treasury, ketegangan geopolitik, hingga fragmentasi perdagangan dunia turut memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan.

Sementara dari dalam negeri, pasar melihat adanya tantangan dalam sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter.

“Ketika fiskal memilih menjaga inflasi tetap rendah dan penyesuaian harga sangat terbatas, maka BI dan rupiah harus bekerja jauh lebih keras,” katanya.

BI Dinilai Perlu Bergerak Lebih Cepat

Dalam kondisi tersebut, Fakhrul menilai langkah Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi sinyal penting untuk menjaga kredibilitas kebijakan dan stabilitas pasar keuangan.

Ia mengatakan pendekatan yang lebih pre-emptive atau ahead the curve diperlukan agar tekanan terhadap rupiah tidak terus meluas dan berdampak pada sektor ekonomi lainnya.

“Kadang bank sentral harus bertindak sebelum inflasi benar-benar muncul,” ujarnya.

Meski begitu, Fakhrul menekankan stabilisasi rupiah tidak dapat hanya dibebankan kepada Bank Indonesia semata.

Menurutnya, kondisi saat ini membutuhkan balanced policy mix atau koordinasi kebijakan yang lebih seimbang antara fiskal dan moneter agar tekanan terhadap nilai tukar tidak terus meningkat.

Dunia Usaha Mulai Terdampak

Pelemahan rupiah dan tingginya yield obligasi pemerintah disebut mulai memberikan dampak nyata terhadap sektor riil dan dunia usaha.

Banyak industri manufaktur di Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku, mesin produksi, energi, hingga pembiayaan.

Ketika rupiah melemah bersamaan dengan tingginya biaya dana, perusahaan menghadapi tekanan ganda yang dapat memengaruhi ekspansi bisnis.

“Kalau kondisi seperti ini terlalu lama, maka perusahaan tidak hanya menghadapi tekanan margin, tetapi juga mulai menahan ekspansi, mengurangi investasi, dan lebih defensif terhadap perekrutan tenaga kerja,” kata Fakhrul.

Namun dampaknya dinilai tidak merata di semua sektor.

Sektor komoditas berbasis ekspor cenderung lebih diuntungkan karena pendapatannya berbasis dolar Amerika Serikat. Sebaliknya, sektor yang bergantung pada impor, memiliki utang valas tinggi, dan sensitif terhadap suku bunga menghadapi tekanan lebih besar.

Dalam kondisi tersebut, Fakhrul menyarankan dunia usaha mulai menerapkan strategi defensif dengan menjaga likuiditas, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi ketergantungan terhadap utang valuta asing.

Di sisi lain, ia juga melihat fase overshooting seperti saat ini bisa membuka peluang bagi perusahaan dengan fundamental kuat untuk melakukan ekspansi secara selektif.

Rupiah Dinilai Masih Berpeluang Menguat

Ke depan, Fakhrul menilai ruang penguatan rupiah masih terbuka apabila koordinasi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia semakin solid serta pasar memperoleh kepastian mengenai arah fiskal dan stabilitas makroekonomi nasional.

Menurutnya, level rupiah saat ini dinilai terlalu lemah dibanding kapasitas ekonomi Indonesia yang sebenarnya.

“Level rupiah saat ini menurut saya terlalu lemah dibanding kapasitas ekonomi Indonesia sebenarnya,” ujarnya.

Fakhrul menambahkan pelajaran terbesar dari episode pelemahan rupiah kali ini adalah pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ia menilai stabilitas ekonomi tidak bisa hanya bergantung pada satu institusi atau satu instrumen saja, melainkan membutuhkan kerja bersama antara kebijakan fiskal, moneter, sektor energi, hingga sektor riil. (nsp)