Komentar Menohok Deretan Parpol Terkait Sikap Jokowi Bakal Blusukan ke Daerah

Jakarta, tvOnenews.com - Sikap mantan Presiden ke-7 RI Jokowi dikomentari sejumlah partai politik (Parpol) tanah air. Diketahui, Jokowi bakal blusukan ke sejumlah daerah mulai juni 2026, seperti ke Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jawa Barat.

Bahkan sebelumnya Jokowi mengatakan, alasan dirinya berkunjung ke daerah-daerah adalah untuk memenuhi undangan warga sekaligus bersilaturahmi. 

"Ya seperti ini kan, udah. Memenuhi undangan-undangan di daerah berarti kan, udah. Ya, udah siap. Insyaallah udah siap," ucap Jokowi di kediamannya, Senin (25/5/2026).

Selain itu, Jokowi bakal memberikan motivasi kepada masyarakat sekaligus bertemu PSI di daerah dan relawan.

Sontak, sikap Jokowi ini menuai komentar menohok dari deretan parpol tanah air. Terutama, parpol PDIP.

Komentar itu dilontarkan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat. Kata dia, bahwa rencana kunjungan ke daerah-daerah itu justru akan berdampak positif bagi partainya.

Menurutnya, hal tersebut akan memicu kader PDIP untuk bergerak lebih solid dari bawah hingga atas.

"Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah itu, partai kita semakin solid ya. Partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan saja beliau keliling ke mana pun, bebas ya," jelas Djarot usai pembekalan dan bimtek anggota fraksi PDIP DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia, kawasan Mangga Dua, Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Selain itu, Djarot juga menyoroti polemik terkait keaslian ijazah Jokowi yang sempat ramai diperbincangkan publik. 

Bahkan, Djarot menyarankan agar momentum kunjungan ke daerah ini dimanfaatkan oleh Jokowi untuk memperjelas persoalan agar tidak menjadi polemik berkepanjangan.

Kata Djarot, pengumuman kepada publik secara langsung menjadi langkah paling efektif untuk menyudahi polemik.

Masyarakat menurutnya butuh bukti dokumen fisik ijazah asli tanpa perlu melalui proses hukum yang berkepanjangan di pengadilan.

"Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan saja ijazahnya. Paling enak itu enggak usah pakai drama-drama di pengadilan," bebernya.

Selain itu, Djarot katakan, bahwa transparansi tersebut dapat menjadi cara untuk meredakan opini publik yang berkembang. 

"Barangkali untuk menetralisir itu, beliau akan menunjukkan ijazah aslinya untuk mengakhiri polemik yang terjadi," pungkas Djarot. 

Selain PDIP, Partai Golkar juga berkomentar melalui Idrus Marham. Ia menegaskan bahwa Golkar memilih tidak ikut mencampuri langkah Jokowi tersebut dan dinamika internal partai lain.

Menurut Idrus, langkah politik siapa pun, termasuk Jokowi, merupakan hak politik yang dijamin dan tidak patut diintervensi pihak lain.

“Aduh saya kira itu internal partai ya, jadi mau jadi apa saya kira kita tidak ini. Tidak mau ikut apapun,” kata Idrus Marham kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Idrus menekankan, setiap orang bebas menggunakan hak politiknya. Termasuk jika Jokowi akan bergabung sebagai Dewan Pembina PSI dan aktif turun langsung dalam aktivitas politik partai tersebut.

Oleh karena itu, Golkar tidak ingin memberikan penilaian lebih jauh terhadap kemungkinan langkah politik Jokowi di PSI.

“Sangat tidak etis kalau saya dari Golkar menyoroti hal-hal seperti itu,” jelasnya.

Kemudian, Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengaku tak khawatir dengan manuver yang akan dilakukan Jokowi tersebut.

Menurutnya, itu adalah hak setiap warga negara untuk berkeliling Indonesia.

"Ya silakan, itu kan seluruh hak warga negara. Saya saja berkeliling," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Sementara, PSI melalui Ketua Harian PSI Ahmad Ali menilai, tak ada salahnya salahnya untuk Jokowi berkeliling Indonesia. 

Ali pun mengaku heran dengan pihak-pihak yang mempertanyakan pengaruh Jokowi untuk PSI pada tahun 2029, apalagi statusnya bukan Presiden lagi.

 "Pak Jokowi juga tidak pernah berpikir atau jumawa, atau kemudian mengatakan dia masih punya pengaruh di masyarakat," kata Ali, Kamis (28/5/2026). 

"Apa sih masalah buat mereka kalau Pak Jokowi berkeliling? Mau ada manfaatnya buat PSI atau tidak, kenapa harus diperdebatkan?" ucapnya.

Ali mengatakan, Jokowi ingin berkeliling Indonesia semata-mata karena kecintaannya terhadap masyarakat. 

Lantas, terkait apakah langkah tersebut menguntungkan PSI, Ali justru mengaku tak memikirkan hal itu. 

Apalagi, dalam Rakernas PSI bulan Januari 2026 lalu, Jokowi telah menyatakan siap mati-matian berkeliling Indonesia untuk PSI. 

"Ataukah salah kalau Pak Jokowi itu berkeliling? Ataukah kemudian ada aturan yang dia langgar? Etika maupun moral? Yang salah itu kalau kemudian dia berkeliling menggunakan dana APBN minta uang jalan sama Gibran. Nah itu salah itu," ucap Ali. 

"Tapi dia berkeliling dia mau buat... Entah menggunakan uang pribadinya atau kemudian oleh patungan apapun, dari mana pun sumbernya, itu adalah hak dia yang juga kita harus hormati kan," pungkasnya. (aag)