- Antara
BPS: 91 Persen Lansia Kurang Mampu di NTT Telah Terlindungi Jaminan Kesehatan
Jakarta, tvOnenews.com - Akses terhadap layanan kesehatan bagi warga lanjut usia (lansia) di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan angka yang positif.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa sebagian besar lansia yang masuk dalam kelompok ekonomi rendah di provinsi tersebut kini telah memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah.
Dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 bertema “Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh” yang digelar di Kupang, Minggu (31/5), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan capaian perlindungan sosial tersebut.
Data menunjukkan bahwa dari total 379.592 lansia yang berada pada desil 1-4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebanyak 91,11 persen sudah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) BPJS Kesehatan.
Amalia merinci lebih dalam mengenai kondisi demografi lansia di wilayah tersebut, termasuk mereka yang tinggal tanpa keluarga.
"Dari 379.592 lansia yang masuk desil 1-4, sebanyak 91,11 persen telah memiliki jaminan kesehatan melalui PBI. (Ada) 118.711 orang lansia yang hidup sendiri, yang 59,31 persen di antaranya telah menerima PBI," kata Amalia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Keakuratan penyaluran bantuan ini dimungkinkan berkat integrasi data yang semakin solid dalam mengelompokkan kluster sosial masyarakat rentan.
Potret demografi di NTT ini menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam melakukan pemutakhiran data DTSEN guna memastikan intervensi perlindungan sosial benar-benar inklusif.
Program jaminan kesehatan ini diharapkan tidak hanya memenuhi hak dasar para lansia di Indonesia timur, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan angka harapan hidup serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Untuk menjaga kualitas data tersebut, BPS terus melakukan sinkronisasi secara rutin dengan otoritas terkait agar bantuan sosial tepat sasaran.
"Pemutakhiran DTSEN terus dilakukan supaya bansos tepat sasaran. Rekonsiliasi dengan Dukcapil setiap tiga bulan juga terus dilakukan," pungkas Amalia. (ant/dpi)