KPK Ungkap Kasus Proyek Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan Rugikan Negara Rp35,7 Miliar

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kerugian negara akibat korupsi pembangunan gedung atau kantor pemerintah Kabupaten Lamongan mencapai Rp35,7 miliar.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, bahwa kerugian tersebut berdasarkan hasil kekurangan volume bangunan dan sejumlah material yang digunakan tidak sesuai dengan kontrak perjanjian.

"Hasil penghitungan ahli, kerugian keuangan negara yang disebabkan perbuatan melawan hukum, dengan nilai setidaknya Rp35,7 miliar," ucapnya.

Dalam penghitungan kerugian negera tersebut, ahli konstruksi diturunkan untuk menelusuri volume hingga bahan yang digunakan dalam pembangunan gedung tersebut.

"Kita menghitung kerugian ke kerugian keuangan negaranya artinya kontrak yang sudah ditandatangani dengan fisik yang ada kita timbang kita samakan itu ada beberapa temuan-temuan yang memang berbeda volumenya," kata Taufiq dalam konferensi pers di gedung KPK, Selasa (2/6/2026) malam.

Tiga dari Empat Tersangka Ditahan

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan empat orang tersangka yakni, Mokh Sukiman selaku PPK/ Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan.

Ahmad Abdillah selaku Direktur PT Agung Pradana Putra, Herman Dwi Haryanto selaku mantan General Manager Divisi Regional II PT BA periode 2015-2019, serta Muhammad Yanuar Muzaki selaku Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan.

Namun, dari empat tersangka tersebut, KPK baru menahan tiga orang di antaranya, Mokh Sukiman, Ahmad Abdillah, dan Herman Dwi Haryanto.

Sementara Yanuar belum dilakukan penahanan lantaran tidak hadir dalam pemeriksaan KPK akibat kendala tiket sarana transportasi.

Namun, KPK memastikan bahwa Yanuar akan segera menyusul tersangka lainnya untuk dilakukan penahanan.

"Para Tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 02 Juni sampai 21 Juni 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK," ujar Taufiq.

Konstruksi Perkara

Taufik menjelaskan, kasus ini bermula pada tahun 2016 yang saat itu Bupati Lamongan Fadeli berkeinginan akan membangun Gedung Pemkab Lamongan.

Lalu Bupati memerintahkan pejabat dibawahnya untuk menindaklanjuti keinginannya.

Pada tanggal 5 Mei sampai 22 Juni 2017 diadakan lelang Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan pembangunan gedung tersebut dengan nilai total harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp154.415.440.000. Proses pemilihan tersebut nama PT AB KSO keluar sebagai pemenang lelang.

Pada 21 Juli 2017, Sukiman selaku PPK dan Herman Dwi selaku kuasa PT AB KSO melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor: 602.2/36/413.105/PPK/VII/2017 dengan nilai kontrak Rp 151.242.700.000.

"Proses pemilihan penyedia tidak sesuai dengan ketentuan hanya sekedar formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam mengikuti proses pelelangan pekerjaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan," jelas Taufiq.

Selain itu, kata Taufiq proses pelaksanaan kontrak, pemeriksaan, pembayaran, dan serah terima pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan.

Sementara itu, Ahmad Abdillah sejak proses perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan telah diminta untuk menjadi kontraktor pelaksana padahal saat itu proses lelang belum dimulai. Lalu Sukiman diduga menerima sejumlah uang dari pihak PT AB KSO.

"Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemerintahan Kabupaten Lamongan tahun 2017-2019 tersebut mengakibatkan volume dan kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai," jelasnya.

Akibat dari perbuatannya itu, para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (aha/muu)