Rencana Pendirian Ratusan BTP Disebut Berpotensi Munculkan Konflik Sosial

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia berencana membentuk 750 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Rencana tersebut pun turut menjadi sorotan sejumlah peneliti kebijakan publik dalam kegiatan diskusi publik bertajuk 'Prahara Batalyon Teritorial Pembangunan: Penolakan Warga dan Arah Kebijakan Menteri Pertahanan' di Jakarta Pusat pada Kamis (4/6/2026). Peneliti Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan, Gian Kasogi menilai adanya arah baru militerisasi ruang sipil di Indonesia terkait rencana kebijakan tersebut. “Pemerintah sedang membangun normalisasi keterlibatan militer dalam urusan sipil. Mulai dari pangan, pembangunan daerah, keamanan sosial, hingga persoalan kriminalitas. Padahal, mandat utama TNI adalah pertahanan negara, bukan menjadi aktor utama dalam tata kelola sipil,” kata Gian. Gian memaparkan Undang-Undang TNI secara eksplisit menempatkan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara. Ia turut mengkritisi adanya keterlibatan TNI dalam urusan sipil melalui skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP). “Kalau seluruh persoalan sosial, pembangunan, pangan, hingga keamanan lingkungan diserahkan kepada pendekatan militer, maka negara sedang bergerak menuju model keamanan yang represif dan meninggalkan prinsip supremasi sipil,” jelasnya. Di sisi lain, Gian mengaku dari data amatannya terdapat penolakan warga sejumlah daerah dari rencana pembangunan BTP itu. Menurutnya penolakan tersebut banyak memiliki kasus yang sama berupa konflik agraria hingga minimnya konsultasi publik. “Fakta di lapangan memperlihatkan pembangunan batalyon justru berhadapan langsung dengan masyarakat adat, petani, dan warga lokal. Negara seharusnya mendengar suara warga, bukan malah memperluas pendekatan keamanan terhadap konflik sosial,” kata Gian. Senada, Peneliti Hukum dam Litigasi Strategis, Syaiful Hidayatullah menyebut rencana tersebut berpotensi menimbulkan persoal konstitusional. Menurutnya terdapat kekhawatiran masyarakat terhadap meningkatnya ketegangan sosial termasuk perampasan ruang hidup. “Negara tidak boleh menggunakan pendekatan keamanan untuk menyelesaikan persoalan kesejahteraan dan pembangunan. Ketika pembangunan dilakukan tanpa persetujuan masyarakat, maka potensi konflik horizontal maupun pelanggaran hak warga akan semakin besar,” ungkap Syaiful. Syaiful meminta agar pemerintah dapat melakukan evaluasi terkait kebijakan tersebut termasuk ruang dialog bagi masyarakat terdampak. “Demokrasi konstitusional menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut ruang hidup warga harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan menghormati hak asasi manusia,” pungkasnya.(raa)

Rencana Pendirian Ratusan BTP Disebut Berpotensi Munculkan Konflik Sosial

Berita Terkait

Pegiatn HAM dan AJI Sorot Tajam Rencana Pendirian Ratusan BTP

Oknum Kerap Berulah, Militer Diminta Fokus Urus Pertahanan Negara

Wakil Kepala BGN Trenggono Masih Anggota TNI Aktif, Nanik S Deyang Ungkap Alasan Militer Urus MBG

Polda Metro Jaya Gelar Operasi Patuh Jaya Mulai 8 Juni, Ada 10 Target Sasaran: Kendaraan Tanpa Pelat Nomor-Lawan Arus

Topik Terkait

Tni

Batalyon

Konflik Agraria

Saksikan Juga

Kongkalikong Dadan CS Gerogoti Proyek MBG, Kantongi Miliaran Per Hari!

Kebakaran Satu Kios Menewaskan Satu Keluarga

Dampak Penutupan TPS Pulogebang, Sampah Menumpuk di Cakung

John Herdman Ungkap Alasan Rizky Ridho Terpilih Jadi Kapten Timnas Indonesia

Daftar Tersangka dan Modus Korupsi Tata Kelola MBG

Prabowo Emosi! Dapat Laporan Buruk soal Kerja Eks Kepala BGN: Ada Kejanggalan

Viral

Dedi Mulyadi

Kdm

Kpk

Prabowo Subianto

Jakarta