Satgas PRR Dorong Sinkronisasi Pusat dan Daerah untuk Percepat Pemulihan Permanen Pasca-Bencana di Aceh

Jakarta, tvOnenews.com - Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mensukseskan agenda pemulihan permanen di Provinsi Aceh. 

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk menyelaraskan program mereka agar tidak terjadi tumpang tindih dengan proyek yang sudah ditangani oleh kementerian atau lembaga.

Tito menjelaskan bahwa Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatera telah disusun sebagai kompas pemulihan untuk periode 2026-2028.

Program skala raksasa ini mencakup 11.520 kegiatan pembangunan dengan total alokasi anggaran mencapai Rp100,166 triliun.

Pembagian tugas yang jelas sangat diperlukan agar efektivitas anggaran dapat terjaga.

Sebagai gambaran, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah memetakan 1.141 kegiatan rehabilitasi infrastruktur fisik. 

Menurut Tito, pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota harus jeli melihat celah pembangunan mana yang belum masuk dalam daftar kementerian tersebut untuk kemudian diambil alih oleh daerah.

Langkah ini penting dilakukan agar seluruh sektor terdampak mendapatkan penanganan yang merata.

Tito menekankan perlunya koordinasi teknis yang mendetail mengenai sebaran lokasi proyek dari pemerintah pusat agar pemerintah daerah bisa memetakan kewajiban mereka.

“Inilah yang sebenarnya perlu kita sinkronkan. Ini yang kita ingin minta detail dari 1.141 ini ke mana aja supaya rekan-rekan di kabupaten, kota, provinsi tahu, oh mengerjakan yang itu. Berarti yang belum dikerjakan ini yang menjadi kewajiban daerah mengerjakan yang mana,” tegas Tito saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6).

Melalui sinergi ini, diharapkan target pemulihan permanen di Aceh dapat tercapai tepat waktu tanpa ada program yang terbengkalai atau dikerjakan secara ganda oleh instansi yang berbeda.

Untuk itu, Tito menegaskan pihaknya akan segera meminta 23 kementerian dan lembaga yang terlibat untuk merinci seluruh program kerja beserta titik lokasinya. 

Transparansi data tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat memetakan wilayah yang belum tertangani dan mengisi kebutuhan pemulihan yang masih tersisa.

Di sisi lain, Tito menilai pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh sebenarnya memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk bergerak.