Haris Rusly Bongkar 3 Poros di Balik Kampanye Destabilisasi: Gejolak IHSG dan Rupiah adalah Serangan Terkoordinasi

Jakarta, tvOnenews.com - Pemrakarsa 98 Resolution Network yang juga mantan Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti beberkan ada tiga poros di balik kampanye “Destabilisasi” Nasional. Menurutnya, saat ini negara sedang menghadapi sebuah peperarangan (warfare) yang dilancarkan secara senyap dan samar. 

"Kami menilai gejolak IHSG dan pelemahan nilai tukar rupiah sebagai sebuah serangan destabilisasi terkoordinasi”, kata Haris Rusly Moti kepada awak media, Rabu (10/6/2026).

Haris mengatakan jika diperhatikan take line “sale Indonesia”, “1998 redux”, “buang rupiah”, “Indonesia gelap”, dll. 

Menurut Haris, salah satu bentuk serangan “destabilisasi terkoordinasi” bertujuan menggerus kepercayaan publik dan pasar terhadap kebijakan progresif Presiden Prabowo.

Haris mengatakan kampanye destabiliasasi terkoordinasi tersebut  untuk mendorong depresiasi mata uang, pelemahan IHSG, dan memicu pelarian modal yang diharapkan dapat menyusutkan cadangan devisa. 

Kata dia, mereka terobsesi mendaur ulang peristiwa reformasi 1998, memicu gejolak politik melalui merekayasa guncangan ekonomi. 

Haris menjelaskan daur ulang atau redux 1998 saya yakin tidak akan terjadi. Jika tahun 1998 peta geopolitik masih unipolar, ketika itu Amerika jadi penguasa atau matahari tunggal, saat ini sudah multipolar. 

Di era 1998 lembaga multilateral IMF, World Bank, WTO, sangat berkuasa mendikte kebijakan setiap negara. Saat ini multilateralisme telah diruntuhkan oleh Presiden Donald Trump seiring ambruknya Washington Consensus.

Haris mengatakan ada tiga poros kekuatan yang dirugikan oleh kebijakan progresif Presiden Prabowo. Mereka menurut Haris dipastikan dibalik serangan dan kampanye “destabilisasi” terkoordinasi.

“Menurut kami oligarki serakahnomic nasional yang sangat dirugikan kebijakan Presiden Prabowo. Selain itu, poros korporasi dan aktor multi nasional. Berikutnya, sudah menjadi rahasia umum, salah satu negara tetangga kita, negara kecil yang hidup dan kaya raya dari penampungan uang kotor hasil perampokan kekayaan dan sumber daya alam Indonesia. Negara kecil ini dipastikan sangat dirugikan oleh kebijakan Presiden Prabowo,” jelas Haris.

“Nasib bangsa kita sejak zaman kolonialisme dan imperlialisme bentuk lama dulu, selalu saja jadi objek yang dibodoh-bodohi dan diadudomba oleh negara kecil dan korporasi serakah atau kompeni jahat di masa lalu,” sambung Haris.