Haris Rusly Bongkar 3 Poros di Balik Kampanye Destabilisasi: Gejolak IHSG dan Rupiah adalah Serangan Terkoordinasi

Haris menjelaskan beberapa kebijakan progresif Presiden Prabowo yang merugikan dan meruntuhkan kekayaan tiga poros serkahnomic tersebut, diantaranya pembentukan Danantara, kebijakan penyitaan lahan oleh Satgas PKH, kebijakan devisa terkendali sumber daya alam yang wajib diparkir di dalam negeri (DHE) selama satu tahun, pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia, swasembada pangan yang merugikan kartel impor, hingga pemberantasan korupsi dan penyitaan uang dan asset milik kaum serakahnomic.

“Ketika Presiden Prabowo membentuk Danantara untuk memperkuat BUMN mereka intrik sebagai “kapitalisme negara”. Ketika Presiden Prabowo mengamankan kekayaan dan SDA kita dengan kebijakan DHE sumber daya alam, mereka intrik nya sebagai kebijakan yang mendistorsi pasar,” bebernya.

Haris menjelaskan tiga poros serakahnomic tersebut juga meng-intrik efisiensi dan realokasi APBN untuk lakukan pemerataan kesejahteraan sebagai kebijakan tidak produktif dan “meghamburkan uang”. 

Di mata mereka, kata dia, membangun sekolah rakyat, memberi makan bergizi gratis kepada pelajar, membangun kampung nelayan, subsidi pupuk, sebagai kebijakan “bakar anggaran”.

“Karena itu, menurut kami, para pengkritik pemerintah dan kelompok gerakan mahasiswa yang jujur dan independen, juga perlu mencermati secara jernih situasi saat ini. Jangan juga terlalu lugu dan polos dalam menilai situasi saat ini, seakan situasi saat ini semata akibat respon alamiah pasar terhadap kebijakan Presiden atau semata akibat sistemik dari persoalan fiskal dan moneter,” tegasnya. 

“Kami juga mengakui, tata kelola sejumlah kebijakan program strategis Presiden Prabowo juga belum sempurna. Masih perlu perkuat aspek teknokratisnya. Belum lagi para pejabat kita juga masih belum bisa keluar dari mindset dan kebiasan lama yang menjadikan jabatan publik sebagai alat mengeruk rente,” sambungnya.

Namun, lanjut Haris menjelaskan, bahwa Presiden Prabowo telah menunjukan komitmennya memberantas korupsi dan mencegah kebocoran kekayaan negara. Presiden Prabowo menyampaikan memperkuat KPK, Kejaksaan dan BPKP untuk memburu koruptor. Presiden Prabowo bahkan mengajak rakyat gunakan gadjet di tangan untuk awasi dan rekam perilaku nakal pejabat. (aag)