Mulai Juli-September 2026 Indonesia Diprediksi Masuk Puncak Musim Kemarau, BMKG: Ini Perlu Penyesuaian Ekstra

BMKG memprediksi wilayah 198 ZOM atau 31,60 persen luas daratan yang akan mengalami kemarau pada Juni 2026, antara lain sebagian besar Sumatera, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten.

DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah & barat, sebagian kecil Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian timur juga menjadi wilayah terdampak kemarau pada Juni.

Ardhasena menuturkan 7,28 persen wilayah Indonesia (66 ZOM) yang akan memasuki kemarau pada Juli, antara lain sebagian Maluku, Maluku Utara, sebagian besar Sulawesi, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian Kalimantan Timur, dan Jambi bagian barat.

Lebih lanjut, Ardhasena menyampaikan prediksi dari BMKG. Pada 2026, musim kemarau di Indonesia dinilai lebih kering dan lebih panjang ketimbang dari kondisi normalnya.

"Kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino," tegasnya.

Imbuh Ardhasena, BMKG memprediksi fenomena El Nino potensi bertahan sampai awal 2027. Analisis ini berdasarkan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesasr 98 persen.

"Dan kategori kuat sebesar 62 persen. Namun demikian, dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode Musim Kemarau hingga pertengahan bulan Oktober," lanjutnya.

Ia mengungkapkan rekomendasi dari BMKG kepada pelaku sektor pangan saat menghadapi puncak musim kemarau. Mereka diharapkan dapat menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman tidak memerlukan banyak air hingga mempunyai siklus tanam lebih pendek.

BMKG merekomendasikan pelaku dari sektor sumber daya air. Mereka bisa mengerjakan revitalisasi waduk, memastikan ketersediaan air guna memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memperbaiki jaringan distribusi air.

BMKG juga memberikan imbauan kepada pelaku sektor energi. Mereka diarahkan agar memastikan kapasitas air bendungan untuk kebutuhan operasional PLTA berjalan dengan baik.

BMKG berharap pemerintah daerah tetap bersinergi dalam mempersiapkan mekanisme respons cepat. Tujuannya guna mengantisipasi kualitas udara yang memburuk mengakibatkan ISPA.

(hap)