Kejagung Beberkan Asal Uang Suap yang Diterima Tersangka Hery Susanto Terkait Kasus Korupsi Tata Kelola Nikel

Jakarta, tvOnenews.com - Kejaksaan Agung RI membeberkan asal pemberian uang suap yang diterima oleh tersangka Hery Susanto, eks Ketua Ombudsman dalam kasus tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2025.

Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung RI, Ardito Muwardi menerangkan, uang tersebut didapat dari beberapa perusahaan pertambangan.

“Penyidik telah menemukan sejumlah alat bukti yang membuktikan adanya pemberian suap kepada saudara HS yang saat itu selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2021-2026 dari beberapa perusahaan pertambangan,” kata Ardito, di Kejaksaan Agung, Kamis (11/6/2026).

Lebih lanjut, Ardito mengungkapkan, pemberian suap ini dilakukan dengan tujuan agar terdakwa HS menerbitkan LHP atau LHAP Ombudsman RI yang menyatakan bahwa penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP PKH dan penolakan permohonan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi pertambangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan RI sebagai perbuatan maladministrasi. 

“Dari penerimaan itu kurang lebih ada lima, dari Lao De selaku Direktur PT Tosida senilai Rp 875 juta, dari Tjia Peng Tjoan selaku Direktur PT Dinamika sebesar Rp200 juta, kemudian dari Agung Winarno melalui Edi Sukandi sebesar Rp1 M dan dari Agung Winarno sebesar 525 juta rupiah,” terang Ardito.

Selain itu tersangka juga mendapatkan rumah dari Agung Winarno yang terletak di Ruko Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung senilai Rp2,2 miliar.

Atas perbuatan tersebut, tersangka disangka melanggar Pasal ke-1 Primair yaitu Pasal 12 huruf a junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, Subsider Pasal 12 huruf b kecil junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, Lebih subsider Pasal 5 ayat ke-2 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor, atau kedua Pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 

“Bahwa terhadap tersangka HS dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan tanggal 27 Juni 2026 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta,” ungkapnya. 

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung RI menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola niaga pertambangan nikel periode tahun 2013-2025.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, penetapan tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti yang cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan hingga penggeledahan.

“Pada hari ini, Kamis 16 April 2026, tim penyidik Jampidsus telah menetapkan tersangka Saudara HS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola niaga pertambangan nikel tahun 2013 sampai 2025,” kata Sulaeman, di Kejagung, Kamis (16/4/2026).

Lebih lanjut Sulaeman mengungkapkan duduk perkara kasus ini bermula saat salah satu perusahaan bernama PT TSHI itu memiliki permasalahan perhitungan PNBP oleh Kementerian Kehutanan.

“Kemudian PT TSHI mencari jalan keluar dan kemudian bersama-sama dengan Saudara HS ini untuk mengatur, sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman, dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar,” jelas Sulaeman.

Setelahnya, tersangka ini menerima sejumlah uang dari Saudara LKM yang merupakan Direktur PT TSHI sejumlah Rp1,5 miliar. (Ars/cmi).